Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan alasan membawa tanah dan air dari lingkungan Keraton Yogyakarta ke Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan. Hari ini, Senin, 14 Maret 2022, Presiden Joko Widodo menyatukan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami memberikan tanah dan air sebagai ungkapan simbolik, bahwa tanah dan air itu diambil dari bumi Mataram," kata Sultan dalam keterangan resmi pada Senin, 14 Maret 2022. Sebagai dukungan pada pemerintah, mewakili Yogyakarta yang kelahirannya berawal dari Kerajaan Mataram, menurut Sultan, maka tanah dan air itu pun diambil dari lingkungan Keraton Yogyakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jadi, bukan kami ambil dari tempat-tempat umum," kata Sultan Hamengku Buwono X. Gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Mereka membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk disatukan di IKN oleh Presiden Jokowi.Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Dalam ritual ini turut hadir seluruh gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Sultan mengatakan, penyatuan tanah dan air dari berbagai provinsi ini sebagai bagian dari memahami kebudayaan dalam bentuk dukungan keberadaan ibu kota negara Nusantara di masa mendatang. "Semua gubernur tentu memahami, ini peristiwa besar di dalam upaya membangun bangsa dan negara. Ini menjadi momentum bagaimana merealisasikan program yang ditandai secara simbolik," kata Sultan.
Sultan Hamengku Buwono X menambahkan, mungkin saja pembangunan IKN Nusantara tak serta-merta selesai pada 2024 mendatang atau di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Membangun ibu kota baru perlu proses yang cukup lama," kata dia.
Yang jelas, Sultan melanjutkan, kebijakan ini harus mengutamkan kepentingan bangsa dan negara karena Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika. "Semoga penyatuan tanah dan air ini menjadi simbol kekuatan Indonesia menyongsong masa depan," kata dia.
Baca juga:
Gubernur Sulteng Pingsan di IKN, Istana Sebut Kondisi Rusdy Lagi Kurang Sehat
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.