Apa Kriteria Sebuah Kasus Dapat Digolongkan sebagai Pelanggaran HAM Berat?

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 135 korban jiwa bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Publik kian mempertanyakan apa saja kriteria sebuah kasus dapat digolongkan pelanggaran HAM berat.

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia, pelanggaran HAM berat didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Unsur sistematis dan meluas inilah yang menjadi faktor penting untuk membedakan antara pelanggaran HAM berat dan biasa sesuai perundang-undangan. 

Dalam perjanjian internasional di bawah wewenang Mahkamah Pidana Internasional atau yang dikenal Statuta Roma menjelaskan, serangan sistematis dan meluas (widespread and systematic attack) tersebut sengaja ditujukan langsung pada penduduk sipil. Namun, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma ini. 

Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia hanya mengatur dua kategori pelanggaran HAM berat. Padahal, menurut Statuta Roma, ada empat jenis pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memasukkan kategori kejahatan perang dan agresi sebagai pelanggaran HAM berat. 

Dilansir dari Amnesty.id, kejahatan terhadap kemanusian merupakan kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Beberapa bentuk perbuatannya, misalnya, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, hingga perbudakan.