Hukuman Mati: Sebuah Angket

SETUJUKAH Kusni Kasdut terhadap hukuman mati? "Saya ini orang kecil," seperti katanya dalam wawancara terakhir dengan TEMPO bulan lalu, "biarlah bapak-bapak ahli hukum yang menilai." Tapi tentu saja soal begini bukan cuma urusan ahli hukum. TEMPO dengan berpedoman begitu, mengedarkan angket di Jakarta, Medan, Denpasar, Padang, Surabaya, Madiun, Yogyakarta, Semarang dan Bandung. Pertanyaan dibuat sederhana. Yang ingin diketahui ialah sikap masyarakat tentang ancaman hukuman mati bagi tiga jenis kejahatan subversi, korupsi dan pembunuhan yang direncanakan. Angket tersebut dijawab oleh 353 orang dari berbagai kalangan. Tercatat responden dari berbagai profesi: ada anggota ABRI, wartawan, peragawati, tukang becak, jaksa, hakim, pengacara, seniman, dokter, dosen maupun pedagang. Hasilnya lumayan menarik. Misalnya 12% tidak setuju hukuman mati, 19% setuju dan 61% setuju untuk salah satu atau dua dari jenis kejahatan subversi, korupsi dan pembunuhan berencana. Selebihnya tidak memberi jawaban yang jelas. Ada juga yang takut menjawab. Alasan bisa sungguh cerdas. Seorang peragawati di Jakarta, misalnya, tidak setuju hukuman mati bagi suatu kejahatan subversi. Soalnya, katanya, "jarang ada penguasa yang betul-betul berhasil membina negara dengan baik." Ia setuju hukuman begitu dikenakan bagi pembunuh. Bagaimana dengan koruptor? Wah, "terlalu banyak yang mesti mati -- nanti negara kosong." Banyak yang setuju hukuman bagi kejahatan pembunuhan berencana dengan alasan "bunuh balas bunuh", "setimpal" dan "agar kejahatan tidak terulang dan masyarakat tenteram." Itu didukung kalangan mahasiswa. Dari 68 mahasiswa 72% setuju dan 23% tidak. Tapi seorang tukang beca tidak peduli: "Itu bukan urusan saya -- lebih penting urusan perut."