Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Bank DKI telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 30 April 2025. Dari hasil rapat, perseroan memutuskan membagikan dividen senilai Rp 249,31 miliar dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp 779,10 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dividen sebesar Rp 249,26 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sisanya Rp 56 juta untuk Perumda Pasar Jaya. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, mengatakan pembagian dividen itu setara 32 persen dari laba bersih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun sisa laba sebesar Rp 529,79 miliar atau 68 persen ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha. Selain pembagian dividen, RUPST Bank DKI juga menyetujui sejumlah agenda strategis untuk mendukung transformasi bisnis perseroan. Salah satu keputusan penting adalah persetujuan rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.
Pemegang saham memberikan kewenangan kepada direksi dan dewan komisaris untuk melakukan segala persiapan dan penyesuaian yang diperlukan, termasuk kajian menyeluruh terhadap kondisi pasar, perekonomian nasional maupun global sebelum melaksanakan IPO.
Dalam agenda penguatan struktur permodalan, RUPST juga menyetujui penambahan modal disetor senilai Rp 2,19 miliar yang berasal dari kredit hapus buku eks-BPPN dan tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Dengan penambahan tersebut, modal disetor Bank DKI meningkat dari Rp 6,577 triliun menjadi Rp 6,579 triliun. Sisa sebesar Rp 760,17 ribu dicatat sebagai cadangan umum perusahaan. Untuk mendukung transformasi bisnis, Bank DKI melakukan penyegaran jajaran pengurus, mulai dari jajaran komisaris hingga direktur. (Detail tertera pada boks “Susunan Komisaris dan Direksi Bank DKI”)
Rapat juga memberikan keputusan penting lainnya. Yakni, menyetujui laporan tahunan dan keuangan, laporan tugas pengawasan dewan komisaris tahun buku 2024, persetujuan terhadap rencana aksi pemulihan (recovery plan) sebagai pelaksanaan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Permasalahan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, serta penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2025 dan penetapan kantor akuntan publik dalam aksi korporasi lainnya.
Memperhatikan hasil RUPST Bank DKI, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai apa yang diputuskan dalam rapat tersebut menjadi langkah positif untuk memperbaiki citra Bank DKI paska gangguan pelayanan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, pemilihan direksi baru bisa menjadi titik balik dalam memulihkan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.
“Bisnis perbankan itu sarat dengan kepercayaan,” katanya. “Bank dari kelompok apa pun wajib menjaganya.” Mengenai rencana transformasi perbankan melalui IPO, Paul menyarankan agar rencana tersebut dipertimbangkan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Menurut dia, Bank DKI perlu lebih dulu menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan memiliki manajemen yang kompeten.
Apabila Bank DKI berhasil memiliki kinerja mumpuni, termasuk penguatan pada sistem digital, Paul optimistis publik akan memberikan penilaian lebih positif. Sehingga, saat melantai di bursa semakin diminati. “Dengan demikian, saham perdana akan laris manis,” ucap Paul.
Susunan Komisaris dan Direksi Bank DKI
