Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO BISNIS — Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berusaha meningkatkan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Saat ini peningkatan manfaat yang sebelumnya tertuang di dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sedang dalam proses pengesahan Pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
E. Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan para pekerja tak perlu khawatir karena BPJS Ketenagakerjaan menaikkan manfaat, tetapi tidak menaikkan iuran. Tentunya manfaat ini tak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga keluarga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Manfaat santunan kematian yang sebelumnya Rp 24 juta naik menjadi maksimal Rp 42 juta. Selain itu, manfaat beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia juga akan diberikan bantuan beasiswa untuk dua orang anak sampai dengan lulus kuliah, sebelumnya hanya satu orang anak saja sebesar Rp 12 juta. Kalau ditotal bisa mencapai hampir Rp 180 juta,” kata Ilyas, saat acara peresmian Desa Giriwinangun, Jambi, sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis, 31 Oktober 2019.
Tak hanya itu, ke depannya biaya perawatan di rumah juga akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan semakin banyaknya manfaat yang diperoleh, menurut Ilyas kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial harus terus dibangun agar menjadi budaya, sehingga masyarakat lebih peduli dalam menghadapi risiko saat bekerja.
Karenanya, semua pekerja baik di sektor formal maupun informal, mulai dari petani, nelayan, pedagang, bahkan jenis pekerjaan lainnya harus ikut bergabung.
“Kalau terjadi hal tidak diinginkan akan keluar uang untuk biaya perawatan dan tentu perlu memikirkan keluarga, jika sampai hal terburuk terjadi jangan sampai keluarga kita terlantar. Jadi, kalau ada kecelakaan seluruhnya dijamin sampai sembuh,” kata Ilyas menambahkan.
Sependapat dengan hal itu, Bupati Tebo H. Sukandar mengatakan pemahaman dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan perlu terus digalakkan agar desa-desa lain di Kabupaten Tebo dapat teredukasi dengan baik.
Ia pun mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang meresmikan Desa Giriwinangun sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Saat ini tercatat lebih dari 500 warga desa sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk perusahaan-perusahaan yang investasi di Kabupaten Tebo sudah otomatis terdaftar sebagai peserta.
“Ikut jaminan sosial ketenagakerjaan tak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi keluarga. Sekarang yang perlu kita sasar adalah pekerja di pemerintahan desa, RT, RW supaya mereka sadar. Inilah tugas kami pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kemudian melakukan sosialisasi bersama agar seluruhnya bisa bergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sukandar.
Sebagai informasi, Desa Giriwinangun berada dalam wilayah operasional Kantor Cabang Muara Bungo yang membawahi lima kota dan kabupaten dan di mana salah satunya adalah Kabupaten Tebo yang berada pada Wilayah Kerja Kantor Cabang Perintis (KCP) Tebo Lintas yang memiliki 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 107 desa.
Desa Giriwinangun memiliki lima dusun dengan jumlah penduduk total sebanyak 4.701 jiwa. Jumlah masyarakat pekerja 2.087 pekerja yang didominasi di sektor pertanian dan perkebunan.
Sampai dengan September 2019, Kantor Cabang Muara Bungo mencatatkan kinerja terkait kepesertaan dan iuran, yaitu sebanyak 1.377 Pemberi Kerja atau Badan Usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 19.777 pekerja Penerima Upah (sektor formal) dan sebanyak 1.961 Pekerja Bukan Penerima Upah (sektor informal) dengan total iuran Rp 30,8 miliar.
Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Tebo sendiri tercatat sebanyak 341 Pemberi Kerja atau Badan Usaha dan 9.823 tenaga kerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. (*)
Foto 
