Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

Gagal Bentuk Pemerintahan, Partai Pemenang Pemilu Thailand Keluar dari Aliansi

Partai Move Forward, pemenang pemilu Thailand, tidak lagi menjadi bagian dari koalisi delapan partai yang ingin membentuk pemerintahan setelah pemilihan umum Mei.

2 Agustus 2023 | 16.16 WIB

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Perbesar
Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Move Forward, pemenang pemilu Thailand, tidak lagi menjadi bagian dari koalisi delapan partai yang ingin membentuk pemerintahan setelah pemilihan umum Mei.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Salah satu pemimpin partai di aliansi tersebut, Chaowarit Khajohnpongkira memastikan ini. "Pheu Thai menelepon kami untuk memberi tahu kami bahwa delapan partai tidak lagi mencakup Forward," kata Ketua partai Palang Sakom Mai itu kepada Reuters, dilansir pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Partai Move Forward memimpin upaya membentuk aliansi setelah pemilihan 14 Mei 2023. Mereka dua kali berusaha untuk mendorong pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, dipilih sebagai perdana menteri oleh parlemen.

Usaha Pita untuk jadi perdana menteri diblokir oleh lawan konservatif dan Senat majelis tinggi yang ditunjuk militer. Juru bicara Move Forward mengatakan partai akan berkomentar setelah anggota parlemennya bertemu pada Rabu.

Perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara itu berada dalam ketidakpastian politik sejak Partai Move Forward yang progresif muncul sebagai partai terbesar pemenang pemilu, diikuti oleh partai populis Pheu Thai.

Ketua parlemen Thailand akhir bulan lalu menunda pemungutan suara oleh dua majelis legislatif untuk perdana menteri berikutnya.

Di bawah konstitusi rancangan militer, perdana menteri berikutnya harus mendapatkan lebih dari setengah suara di badan legislatif, yang mencakup 249 anggota yang ditunjuk junta setelah merebut kekuasaan pada 2014. Mereka memihak partai konservatif.

REUTERS

Daniel Ahmad Fajri

Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan pada 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus