Hamas dan Otoritas Palestina Menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Gencatan Senjata

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Palestina Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) menyambut baik resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan PBB pada Senin, 10 Juni 2024 untuk mendukung proposal gencatan senjata di Gaza, begitu juga Otoritas Palestina (PA) yang berbeda ideologi dengan Hamas. Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan siap bekerja sama dengan para mediator gencatan senjata dalam melaksanakan prinsip-prinsip rencana tersebut.

Sebelumnya pada Senin, 10 Juni 2024, Hamas mengatakan hanya bersedia menerima kesepakatan yang akan mengakhiri pertempuran di Gaza, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia bertekad melanjutkan perang melawan Hamas.
 
“Hamas menyambut baik apa yang termasuk dalam resolusi Dewan Keamanan yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan penuh (pasukan), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke wilayah tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
 

Sebelumnya pada Jumat, 31 Mei 2024, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memaparkan sebuah proposal gencatan senjata yang terdiri dari tiga fase untuk meredakan pertempuran di Gaza. Ia menggambarkan proposal tersebut sebagai rencana yang diajukan oleh pemerintahan Netanyahu untuk mengakhiri perang. Namun, Israel saat itu mengatakan pihaknya hanya akan menyetujui jeda sementara sampai Hamas dikalahkan, sementara Hamas mengatakan pihaknya tidak akan menerima kesepakatan yang tidak menjamin akhir dari pertempuran.
 
Setelah 247 hari serangan di Gaza, rencana tersebut mendapat dukungan lebih lanjut dari PBB, ketika 14 anggota Dewan Keamanan memberi suara setuju untuk mengadopsi resolusi yang dirancang AS. Resolusi tersebut menyatakan bahwa Israel telah menerima rencana itu, menyerukan Hamas untuk turut menyetujuinya dan “mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.”
 
Secara terpisah, PIJ mengatakan pada Selasa pagi mereka memandang positif isi resolusi tersebut, terutama karena naskah itu “membuka pintu untuk mencapai penghentian agresi secara menyeluruh dan penarikan total pasukan Israel” dari Gaza.
 
Hamas juga mengatakan pihaknya bersedia terlibat dalam negosiasi tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam proposal tersebut, selama prinsip-prinsip itu konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan Hamas. Sementara itu, PA yang memerintah sebagian Tepi Barat juga menyambut baik resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka “setuju dengan resolusi apa pun yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan menjaga kesatuan tanah Palestina”.
 
Serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 37.124 orang dan melukai lebih dari 84.700 orang lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Lebih dari sebagian populasi Gaza telah menjadi pengungsi internal, dan mereka menghadapi bencana kelaparan di tengah sulitnya akses bantuan kemanusiaan.
 
Kampanye militer itu dilancarkan Israel setelah Hamas menewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 250 orang lainnya dalam penyerbuan mendadak di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan angka resmi Israel. Tel Aviv telah menduduki wilayah Palestina, termasuk Gaza yang diperintah oleh Hamas dan Tepi Barat yang sebagian diperintah oleh PA, sejak 1967. Kedua wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah kuasa Yordania.

 
REUTERS

Pilihan editor: Israel Perpanjang Larangan Beroperasi Al Jazeera selama 45 Hari