Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendorong negara anggota ASEAN untuk menyetujui rencana aksi atas krisis Myanmar yang akan menekan junta militer untuk mengadakan pemilu, termasuk dengan pengawas pemilu untuk memastikan pemilihan digelar adil dan inklusif, kata tiga sumber yang mengetahui langkah tersebut mengatakan kepada Reuters.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua pejabat senior, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan solusi diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah dan membantu militer menghormati komitmennya untuk mengadakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, dikutip dari laporan Reuters, 22 Februari 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para pengunjuk rasa tidak percaya janji junta untuk menggelar pemilu baru. Massa mengatakan junta harus mengakui hasil pemilihan yang diadakan tahun lalu. Tentara melancarkan kudeta setelah komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan pemilu dalam pemilu 8 November.
Junta militer telah berjanji untuk mengadakan pemilu baru, namun belum memberikan jadwal pasti.
Dewan Keamanan PBB, Cina, Uni Eropa dan Amerika Serikat, di antara komunitas internasional lain, telah mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu menengahi krisis Myanmar.
Kedua pejabat senior RI mengatakan Indonesia juga berencana untuk meminta ASEAN memfasilitasi dialog antara junta militer dan pengunjuk rasa.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Dato Erywan, pada Rabu, 17 Februari 2021. Kedua Menlu diantaranya membahas soal kondisi politik di Myanmar. Sumber: dokumen Kemlu
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia menolak mengomentari proposal tersebut, mengatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan membuat pengumuman setelah dia menyelesaikan konsultasi dengan menteri luar negeri ASEAN lainnya.
Menlu Retno telah melakukan perjalanan ke seluruh Asia Tenggara untuk menggalang dukungan anggota ASEAN, untuk mengadakan pertemuan khusus tingkat tinggi antara para menteri luar negeri guna membahas krisis Myanmar.
Proposal Indonesia mendapat dukungan kuat dari beberapa negara ASEAN, tetapi upaya diplomatik yang sedang berjalan sangat menantang, kata ketiga sumber tersebut.
Anggota ASEAN beragam, mulai dari Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, hingga negara partai tunggal komunis Vietnam dan Laos, kemudian Brunei, negara absolut monarki terakhir di dunia. Myanmar juga menjadi anggota, seperti Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Salah satu pejabat senior mengatakan mengecam kudeta itu perihal mudah tetapi kemajuan konkret bergantung pada pembicaraan dengan militer Myanmar.
"Ini adalah keluarga kami jadi pendekatan kami akan berbeda," kata pejabat itu.
Kedua pejabat senior, dan seorang diplomat regional, mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa negara ASEAN dan negara-negara Indo-Pasifik terlibat dalam pembicaraan "jalur belakang" dengan beberapa tokoh junta, mendesak kompromi dan tidak ada tindakan keras berdarah seperti di masa lalu terhadap perbedaan pendapat.
"Pesan yang ingin kami kirim ke Myanmar adalah kalian menghadapi situasi yang berbeda dengan masa lalu," kata pejabat senior itu.
Tetapi membujuk Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT khusus ASEAN yang diusulkan terbukti sulit, kata dua pejabat senior itu. Awalnya, mereka menolak undangan dari ketua ASEAN Brunei, dengan mengatakan kudeta bisa dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan pada Agustus.
Juru bicara pemerintah Myanmar dan menteri luar negeri tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Salah satu kemungkinan kompromi adalah mengadakan pertemuan tingkat tinggi di sekretariat ASEAN di Jakarta dan tidak secara eksplisit mengatakan itu tentang Myanmar, kata kedua pejabat itu.
Sangat penting bagi ASEAN untuk bertindak tegas terhadap Myanmar, kata pejabat RI tersebut.
REUTERS
Foto 
