Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Washington – Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik, Amerika Serikat, mengusulkan rancangan undang-undang untuk melarang pemberian visa kepada orang yang dipekerjakan atau disponsori militer Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca:
RUU ini juga mewajibkan pemerintah AS untuk menciptakan daftar institusi sains dan teknologi di Cina, yang terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau People’s Liberation Army. RUU melarang pemberian visa kepada setiap orang yang dipekerjakan atau disponsori oleh institusi itu.
“RUU ini diajukan di tengah meningkatnya eskalasi perang dagang antara Cina dan AS menyusul negosiasi rumit pada akhir pekan lalu,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 15 Mei 2019.
Inisiatif ini juga muncul di tengah keprihatinan mengenai dugaan pencurian kekayaan intelektual atau espionase oleh warga Cina di universitas di AS dan institusi lain.
Baca:
RUU ini disponsori oleh Senator dari Partai Republik seperti Chuck Grassley, Tom Cotton, Ted Cruz, Marsha Blackburn, dan Josh Hawley. Sebuah ruu lainnya juga disiapkan oleh anggota DPR As Mike Gallagher.
Namun, sebagian pejabat AS dan universitas juga memperingatkan soal reaksi berlebihan mengenai ini. Mereka berargumentasi ada kepentingan untuk mengakui peran penting ilmuwan dan mahasiswa Cina di institusi AS. Ini perlu dilakukan sambil menyadari adanya risiko keamanan.
Baca:
Secara terpisah, otoritas Cina memblokir visa seorang pembantu dekat Presiden AS, Donald Trump, yaitu Michael Pillsbury. Ini terjadi setelah pemerintahan AS memperketat pemeriksaan untuk pemberian visa kepada ilmuwan Cina.
Baca:
Newsweek melansir, Pillsbury adalah seorang bekas pejabat di Pentagon, yang kerap memberi nasihat kepada Trump mengenai urusan Cina saat pertemuan informal di Ruang Oval. Awalnya, dia berencana untuk melakukan perjalanan ke Beijing untuk menghadiri konferensi yang digelar oleh Center for China and Globalization pada April 2019.
Foto 
