Secercah Asa di Distrik Kowloon

Diberhentikan empat orang, malah mundur lima belas orang. Itulah yang terjadi dua pekan lalu di parlemen Hong Kong. Menggunakan aturan baru yang direstui pemerintah Cina pada Rabu, 11 November lalu, otoritas Hong Kong memberhentikan Alvin Yeung, Kwok-Ka-ki, Dennis Kwok, dan Kenneth Leung dari badan legislatif wilayah otonomi khusus itu. Mereka berempat dinilai berkhianat karena meminta dukungan pemerintah negara asing untuk memberikan sanksi terhadap Cina dan Hong Kong yang kerap merilis kebijakan antidemokrasi.

Keempat anggota parlemen yang diberhentikan itu sebenarnya tergolong kelompok moderat. Mereka tak pernah menyatakan mendukung kemerdekaan Hong Kong dari Cina. Meski demikian, mereka terang-terangan membela gerakan prodemokrasi di Hong Kong. “Jika memperjuangkan demokrasi berujung pada pemecatan, ini adalah sebuah kehormatan bagiku,” ujar Dennis Kwok.

Pemberhentian para legislator itu memicu protes keras dari kubu prodemokrasi di dalam parlemen yang seharusnya beranggotakan 70 orang. Sehari kemudian, semua legislator prodemokrasi yang tersisa, total 15 orang, sontak menyatakan mundur. Dengan begitu, kini tak ada lagi suara oposisi di parlemen Hong Kong.

Namun aksi mundur ini tak membuat Beijing bergeming. Pada Rabu pekan lalu, 18 November, tiga mantan anggota parlemen Hong Kong juga ditangkap polisi, dengan tuduhan membuat onar dalam sidang legislatif pada Mei dan Juni lalu. Ted Hui, Eddie Chu, dan Raymond Chan dijerat menggunakan aturan yang sama dengan Alvin Yeung dkk.