Senat Amerika Serikat Perpanjang Waktu Pembuktikan BMW Pakai Komponen Blacklist dari Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Senat bidang keuangan Amerika Serikat pada Senin, 10 Juni 2024, memutuskan memperpanjang upaya pembuktian pada produsen pembuat mobil asal Jerman, BMW, dengan tuduhan penggunaan sejumlah komponen elektronik dari sebuah suplier asal Cina yang masuk daftar hitam Washington. 

Sebelumnya pada bulan lalu ron Wyden anggota Senat, mengatakan setelah dua tahun investigasi – pihaknya menemukan kalau BMW sudah mengimpor setidaknya 8 ribu kendaraan Mini Cooper dari sebuah suplier Cina masuk ke Amerika Serikat. Suplier itu masuk daftar hitam Amerika Serikat di bawah undang-undang 2021. BMW masih melanjutkan impor tersebut setidaknya sampai April 2024.  
  
Pada Senin, 5 Juni 2024, Wyden dalam surat terbarunya ke CEO BMW wilayah North America Sebastian Mackensen bertanya apakah BMW sudah merampungkan evaluasi terhadap rantai suplainya untuk menentukan apakah dalam produk kendaraan yang diimpornya ada komponen dari suplier Cina, Sichuan Jingweida Technology Group (JWD). 

“Apakah BMW yakin dalam kendaraan-kendaraan yang diimpornya tidak mengandung komponen-komponen buatan JWD ?,” demikian bunyi surat Wyden ke Mackensen, yang memberikan tenggat waktu pada Mackensen untuk menjawab selambatnya pada 21 Juni 2024. Wyden juga menekankan pihaknya ingin BMW benar-benar bertindak dalam mengatasi setiap kendaraan atau komponen yang berisi produk JWD yang diimpor oleh BMW setelah Desember 2023.  

BMW Group sampai Senin, 5 Juni 2024, belum mau berkomentar perihal ini. Hanya saja, pada bulan lalu perusahaan itu mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan impor dari produk-produk yang kena blacklist itu. BMW juga meyakinkan akan mengambil langkah-langkah untuk mencari suku cadang pengganti karena BMW pun telah memberlakukan standar yang ketat dan kebijakan terkait praktik perekrutan karyawan, HAM dan kondisi kerja, di mana hal ini juga harus diikuti oleh para suplier BMW.  

Kongres Amerika Serikat pada 2021 meloloskan undang-undang Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) untuk memperkuat penegakan hukum guna mencegah impor barang-barang dari wilayah Xinjiang, Cina, yang diyakini dibuat lewat kerja paksa dari tenaga anggota kelompok minoritas di Uyghur. Cina menyangkal tuduhan itu.