Pengawasan Ompong Bank Mayapada

LANGKAH Dato Sri Tahir kembali menyuntik modal PT Bank Mayapada Internasional Tbk sudah tepat. Sebagai pemilik Mayapada, orang terkaya ketujuh di Indonesia versi Forbes (2019) itu sudah sepatutnya bertanggung jawab atas masalah yang menimpa bank dengan total aset Rp 89 triliun tersebut. Solusi bisnis seperti penawaran umum terbatas kepada pemegang saham atau investor baru harus diutamakan ketimbang suntikan duit negara.

Likuiditas Mayapada sedang mengkeret. Rasio kecukupan likuiditas (LCR) pada triwulan II 2020 sebesar 176,34 persen, berkurang dari posisi tahun lalu yang masih 202,42 persen. Rasio dana stabil bersih (NSFR), yang menggambarkan kemampuan pendanaan bank mengantisipasi berbagai risiko di masa depan, jeblok menjadi hanya 120,3 persen pada Maret lalu dari semula 160,76 persen pada Desember 2019. Benar bahwa kedua indikator itu masih di atas ambang batas yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan, tapi kondisi tersebut jelas akan menyulitkan bank tumbuh.

Perlambatan ekonomi dua tahun terakhir memang membuat industri perbankan lesu darah. Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret lalu membuat bank kian sulit bernapas. Simpanan nasabah di perbankan pada April 2020 tercatat hanya Rp 6.128 triliun, berkurang Rp 86 triliun dalam waktu sebulan saja. Penyaluran kredit pun menyusut, sedangkan tingkat kredit bermasalah (NPL) justru melonjak. Bank umum kelompok usaha III, kategori bank dengan modal Rp 5-30 triliun, termasuk yang kena getahnya. MAYA, kode saham Bank Mayapada, ada di kategori ini.

Namun yang bikin tambah runyam adalah Mayapada terekspos sebagai satu dari tujuh bank bermasalah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan pengawasan OJK pada 2017-2019 menunjukkan manajemen Mayapada diduga berulang kali menggelontorkan kredit ke belasan debitor bermasalah hingga total mencapai Rp 4,3 triliun. Ada juga penyaluran pinjaman ke empat grup hingga Mei 2019 yang nilainya mencapai Rp 23,56 triliun. Penyaluran ini ditengarai menabrak aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan mereka juga terindikasi terafiliasi dengan pemilik.

Di sinilah sistem pengawasan OJK layak dipertanyakan. Otoritas sesungguhnya mengetahui berbagai pelanggaran tersebut dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Mayapada. Namun, dalam catatan BPK, OJK tak pernah memberikan sanksi atau mengembangkan pemeriksaan lanjutan ketika rekomendasinya tak digubris. Gejala serupa ditemukan pada kinerja pengawasan di enam bank lain, termasuk PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Bukopin Tbk, yang lebih dulu terekspos. Otoritas tak ubahnya macan ompong.