Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEJAK dulu, dalam riwayat negara yang beradab, kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan pejabat pemerintah tidak termasuk hal yang punya risiko tuntutan pidana. Kebijakan bisa keliru, bisa mengandung kekurangan, tidak menguntungkan orang banyak, bahkan bisa gagal total. Tapi semua itu bukan digolongkan sebagai kejahatan, dan yang membuat dan menjalankan kebijakan tidak seyogianya diancam dengan hukuman.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo