Scroll ke bawah untuk membaca berita
Pembentukan Badan Penyelenggara Haji diduga melanggar UU Penyelenggaraan Ibadah Haji. Arab Saudi menerapkan penswastaan haji.
26 Oktober 2024 | 00.00 WIB
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BARU dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto patut diduga menerobos perundang-undangan. Ia membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang dikepalai kader Partai Gerindra, Mochamad Irfan Yusuf, dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2024. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum direvisi.
Edisi 11 Mei 2025
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
Foto 
