Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NIAT pemerintah menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pengadilan semestinya tak perlu menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan. Dalam negara demokrasi, membungkam aliran pemikiran berbeda memang seharusnya dihindari. Meski demikian, ketika pemikiran itu berupa upaya mengganti dasar negara, langkah strategis harus diambil.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
