Politik Bencana Banjir Jakarta

Kebijakan otonomi daerah juga berdampak pada meningkatnya ego-sektoral dan kelembagaan setiap daerah. Banjir yang terjadi saat ini adalah bencana trans-administrasi dan trans-ekologi, sehingga penyelesaiannya tidak bisa lagi secara parsial dan terkotak-kotak.

Momentum omnibus law seharusnya dijadikan sebagai titik masuk pemerintah pusat dalam mengkonsolidasikan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir lintas wilayah ini, sehingga penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Salah satu yang harus disamakan pemahamannya adalah konsep kawasan andalan Bogor-Puncak-Cianjur. Semestinya konsep kawasan andalan ekologi perlu dikembangkan di kawasan ini, yakni mendukung peran ekonomi melalui penguatan ekologi.

Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam menciptakan tata kelola kawasan yang lebih baik. Pertama, dalam harmonisasi fungsi ruang, kita harus menempatkan ruang-ruang pembangunan pada tempat yang pas. Kawasan yang seharusnya lindung, seperti pinggir sungai, daerah aliran sungai, mata air, dan resapan air, tidak lagi dikonversi sebagai lahan permukiman. Ruang fungsi ekologi sebagai daerah resapan dan penampungan air harus difungsikan sesuai dengan kaidah ekologisnya. Harmonisasi ruang harus diawali dengan tata ruang yang berbasis bencana.

Kedua, harmonisasi kelembagaan, baik nasional maupun daerah. Pengendalian bencana yang lintas wilayah tidak lagi menjadi urusan satu-dua lembaga atau pemerintah daerah. Urusan banjir Jakarta harus didudukkan secara baik antara Jawa Barat dan Banten. Tidak boleh lagi ada sikap saling menyalahkan ketika fungsi ruang sudah disepakati secara nasional. Jakarta ada di bagian hilir dan Bogor atau Bandung di bagian hulu bukanlah sebuah kesalahan. Kesalahan terbesar kita adalah cara pandang ekologi yang dikerdilkan oleh administrasi, sehingga seolah-olah urusan hilir adalah tanggung jawab yang berada di hilir.

Ketiga, harmonisasi program, yakni program yang dipersiapkan harus sesuai dengan peruntukan ruang. Program rehabilitasi lahan kritis pada program Citarum Harum harus diteruskan, termasuk pengaturan area pertanian yang sarat akan risiko abrasi dan longsor. Model pertanian kentang di hulu Citarum sudah tidak tepat lagi, terutama ketika kita ingin mengendalikan erosi. Begitu pula konversi untuk permukiman di kawasan Puncak harus dihentikan. Sejalan dengan itu, pengurukan daerah resapan Jakarta harus dihentikan agar area genangan tetap tersedia. Komitmen ini mesti menjadi komitmen bersama dan tidak dikerjakan secara parsial.

Sejalan dengan itu, revitalisasi daerah aliran sungai, pengembangan bangunan vertikal, dan revitalisasi pertanian di sepanjang sungai harus disiapkan karena model yang ada saat ini sangat rentan dan berisiko tinggi. Komitmen dan kerja sama program harus disiapkan, dikerjakan, dan dipantau secara nasional.

Gagasan "alam jaga kita dan kita jaga alam" yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo adalah bagian dari upaya penyelamatan bumi dari bencana, termasuk banjir. Untuk itu, kerja sama kelembagaan agraria, tata ruang, dan kebencanaan serta pemerintah daerah harus dalam satu bingkai dan komitmen menjalankannya. Dengan demikian, pengendalian bencana banjir tidak sekadar menjadi komoditas politik atau dipolitisasi, tapi juga agenda politik yang perlu diselesaikan secara nasional.