Jebakan Utang Dana Transisi Energi

Selain itu, dana hibah dan bantuan teknis biasanya digunakan untuk membiayai studi kelayakan proyek yang akan didanai utang. Celakanya, sering kali studi kelayakan itu menggunakan konsultan yang secara langsung atau tidak (masih berafiliasi) dengan negara-negara donor. Artinya, dana tersebut pun akan kembali ke kantong negara industri maju.

Dominasi utang dalam pembiayaan transisi energi mengakibatkan proyek-proyek yang didanai dari skema JETP adalah proyek-proyek energi terbarukan berskala besar. Proyek-proyek besar ini memiliki risiko sosial dan ekologis yang besar pula bagi masyarakat. Meningkatnya konflik agraria akan menghadang. Risiko kerusakan alam yang dirasakan masyarakat sekitarnya pun berpotensi meningkat.

Pendanaan dengan skema utang ini juga akan menutup mata terhadap energi terbarukan berbasis komunitas. Selama ini, komunitas-komunitas masyarakat yang tidak mendapatkan akses listrik dari PLN telah secara mandiri memanfaatkan energi terbarukan untuk menunjang aktivitas mereka. Berbeda dengan yang berskala besar, energi terbarukan berbasis komunitas ini memiliki risiko sosial dan ekologis yang kecil dan bahkan hampir tidak ada.

Inisiatif energi terbarukan dari komunitas ini seharusnya dikembangkan dan direplikasi di wilayah lain dengan dukungan pendanaan JETP. Namun pemerintah akan melihat bahwa inisiatif komunitas ini tidak menguntungkan secara ekonomi, sehingga tak layak didanai JETP.

Dominasi utang luar negeri juga akan memperpanjang siklus kerusakan alam di negara penerimanya, dalam hal ini Indonesia. Untuk membayar utang luar negeri, pemerintah di negara berkembang harus membuka lebar pintu investasi. Salah satu cara untuk menarik investasi adalah melonggarkan perizinan lingkungan hidup. Dapat dikatakan bahwa jebakan utang luar negeri, termasuk utang yang diberi label hijau untuk transisi energi, malah akan memperpanjang siklus perusakan alam.

Singkat kata, tidak ada keadilan dalam transisi energi yang dibiayai JETP bila skemanya didominasi oleh utang. Transisi energi dalam JETP sekadar transaksi yang didominasi utang. Negara-negara industri maju hanya "berjualan" teknologi energi terbarukan sambil mengamankan pasokan energi bagi industrinya dengan pembiayaan dari negara-negara berkembang.

Perencanaan investasi proyek-proyek transisi energi dalam skema JETP akan diluncurkan pada Agustus nanti. Artinya, hanya ada sedikit waktu untuk mencegah gagasan transisi energi ini tidak dibajak guna kepentingan negara-negara industri maju untuk mencuci dosa ekologi mereka dengan menjebak negara-negara berkembang melalui utang.

Masyarakat harus mendesak pemerintah melakukan negosiasi ulang terhadap komposisi pendanaan dalam JETP. Jangan sampai JETP menjadi instrumen bagi "kolonialisme" baru dengan label hijau yang bertujuan mengakumulasi laba dan mengendalikan energi oleh negara-negara kaya, yang lebih dulu dan masif mencemari atmosfer bumi. Dalam konteks negosiasi ini, pemerintah harus berpihak pada masyarakat, yakni para pembayar pajak, bukan pada kepentingan lembaga-lembaga bisnis bantuan internasional.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke email: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.