Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

Demokrasi Indonesia makin terancam. Kali ini lewat revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah bahu-membahu mencegah independensi hakim dengan membuat klausul hakim konstitusi tunduk pada lembaga pengusul. Revisi UU MK akan memberikan kewenangan lembaga pengusul mengevaluasi para hakim konstitusi.

Intervensi ini jelas mencederai independensi hakim yang menjadi syarat utama tegaknya hukum. DPR dan pemerintah tak cukup puas mengajukan dan memilih para hakim konstitusi yang berwenang menganulir produk undang-undang yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Mereka hendak mengendalikan hakim melalui alibi evaluasi.

Demokrasi mensyaratkan ada check and balances. Kekuasaan eksekutif tidak boleh berlebihan karena itu harus dikontrol oleh lembaga legislatif, yang kemudian dikontrol lagi oleh lembaga hukum. Jika eksekutif dan legislatif bergabung melumpuhkan yudikatif, demokrasi akan cacat atau Indonesia hanya berpura-pura saja menjalankan demokrasi karena sejatinya melakukan otoritarianisme.

Dalam sistem politik Indonesia sekarang, DPR dan pemerintah bisa bersatu atas nama koalisi politik. Pemerintahan Jokowi didukung 80 persen anggota parlemen. Akibatnya, Jokowi bisa leluasa menjalankan agenda politiknya mempereteli banyak undang-undang. Dari melumpuhkan KPK, memuluskan UU Cipta Kerja untuk memberi karpet merah pada investasi oligarki, hingga memuluskan proyek Ibu Kota Negara yang membebani anggaran.

Dua pilar demokrasi yang lancung masih bisa ditahan jika lembaga yudikatif tetap independen. Namun, Mahkamah Konstitusi kini sudah cemar. Putusan mengubah UU Pemilu yang meloloskan anak presiden menjadi kandidat Pemilu kendati tak cukup syarat, adalah dampak tak independennya hakim konstitusi.