Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih membuka peluang impor KRL bekas asal Jepang, kendati opsi tersebut tidak direkomendasikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Rencana impor itu belakangan menuai polemik karena Kementerian Perindustrian menolak dan meminta PT Kereta Commuter Indonesia memesan kereta baru atau melakukan retrofit bersama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Bagaimana solusi agar pelayanan kereta komuter kepada masyarakat terpenuhi?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Nasional
Calon Presiden di Seputar Koalisi Besar
Prabowo menolak menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar. Ketua Umum Gerindra itu berkukuh menjadi calon presiden di tengah agenda pembentukan koalisi besar. Partai pemerintah terbelah, mendukung Ganjar atau Prabowo. Bagaimana sikap Demokrat setelah didekati PKB?
Ekbis
Rasio Pajak di Bawah Rata-rata
Rasio pajak Indonesia yang berada di bawah rata-rata menjadi pekerjaan rumah besar bagi otoritas fiskal dan perpajakan. Di antara negara-negara ASEAN, rasio pajak Indonesia pun masih tertinggal. Mengapa itu terjadi?
Media
Indeks Kebebasan Pers Indonesia Masih Payah
Indeks kebebasan pers Indonesia, menurut Reporters Without Borders (RSF), berada di peringkat ke-108 dari 180 negara. Meski naik sembilan tingkat dari tahun sebelumnya (2022), yakni 117, angka itu menunjukkan tingkat kebebasan pers di Indonesia masih rendah. Bagaimana sesungguhnya iklim kemerdekaan pers di Indonesia dan benarkah ancaman serta serangan masih tinggi terhadap jurnalis dan media?
