Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Basa-Basi

Jakarta--Menjelang pemerintahannya berakhir, Presiden Jokowi buru-buru menuntaskan janji kampanyenya pada 2014. Yaitu, menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu. Alih-alih menugaskan Kejaksaan Agung untuk menyeret para pelaku kejahatan kemanusiaan ke pengadilan, Jokowi memilih penyelesaian non-yudisial.

Pada Rabu, 11 Januari lalu, ia mengakui dan menyesalkan 12 pelanggaran HAM berat. Sikap Jokowi itu menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama para korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya. Setelah delapan tahun lebih berkuasa, Jokowi malah memilih jalur non- yudisial. Pun, kepala negara tak menyampaikan maaf kepada para korban dan keluarganya.

Sepanjang pekan lalu, kami mewawancarai anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu. Dari mereka kami mendapat informasi bahwa Jokowi juga sempat ragu menyampaikan penyesalannya. Namun ia akhirnya setuju memenuhi sebelas rekomendasi yang dibikin oleh Tim PPHAM.

Ihwal permintaan maaf ini juga menjadi perdebatan panjang di Tim PPHAM. Sebagian menganggap bahwa Presiden cukup menyampaikan penyesalan dan tak perlu meminta maaf. Sejumlah narasumber yang diajak berdiskusi oleh anggota Tim PPHAM pun juga menolak jika negara menyampaikan maaf. Terutama yang terkait dengan pembantaian 1965-1966.

Penyelesaian non-yudisial, tanpa pengungkapan kebenaran dan peran pelakunya, tentu sulit menghadirkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Mereka pun cemas keputusan Jokowi akan memberi legitimasi bahwa negara telah menuntaskan pelanggaran HAM berat. Bagi mereka, keadilan hanya tercipta jika pelaku mendapat hukuman setimpal di pengadilan.