Titik Rawan Pemilihan Ulang Kepala Daerah: Politik Uang

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan suara ulang di 24 daerah. Para hakim konstitusi menemukan berbagai kecurangan dan pelanggaran di daerah-daerah tersebut. Salah satunya di Kabupaten Serang, Banten. Di sana, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ditengarai cawe-cawe untuk memenangkan istrinya , Rachmatu Zakiyah.

Toh, pencoblosan ulang tak kalah rawan. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja mewaspadai adanya politik uang dalam pemilihan ulang yang terbagi dalam beberapa tahap sampai Agustus 2025. “Pemilihan ulang adalah kesempatan terakhir, point of no return,” kata Bagja. Menurut dia, politik uang pasti gede-gedean ketika pencoblosan ulang dilangsungkan.

Wawancara Tempo dengan Bagja berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 atau tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pencoblosan ulang di 24 daerah. Hari itu, sesaat sebelum menerima wawancara, Bagja menghadiri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta. Ia ditanyai mengenai persiapan pemilihan ulang.

Dalam rapat itu, Komisi II DPR yang bermitra dengan Bawaslu menanyai sejumlah potensi konflik dalam pencoblosan ulang. Bagja juga menyoroti peran kepala desa dalam pemilihan umum. “Mesti ada pembahasan mendalam, apakah mereka akan dilibatkan atau tidak sama sekali,” ujarnya.

Selain dengan Bagja, kami juga melakukan wawancara dengan Febru Danar Surya. Ia adalah ilustrator koreografi garuda serta "Godzilla versus Gundala", yang tampil dalam laga tim nasional sepak bola Indonesia. Koreografi itu viral setelah pertandingan Indonesia versus Bahrain.