"kepentingan politik sementara"

DARI pengalaman pemilu 1971, gerakan kedaerahan itu tampaknya hanya untuk kepentingan politik sementara. Analisa saya. gerakan politik yang bersandarkan kedaerahan seperti tampak dalam sejarah akan bangkrut. Sebab ada realisme baru dalam politik kita sekarang. Kita sudah terlalu biasa melihat politik Indonesia sebagai cermin dari konflik yang sifatnya kulturil. Ada benarnya. Tapi dalam perkembangan sistem administrasi dan hirokrasi akhir-akhir ini, masalah yang kultum itu makin dilemparkan ke latar-belakang. Masalahnya lebih merupakan soal power (kekuasaan). Sekarang banyak hal makin dipusatkan. Misalnya pemilihan gubernur. Dulu pernah, di Sumatera Tengah, gubernur dijatuhkan oleh DPRD setempat. Sekarang tanggungjawab gubernur lebih ke atas. Begitu pula bupati, bahkan rektor. Dulu rektor betul-betul ditentukan oleh universitas. Kini bisa didatangkan dari luar. Dalam apa yang disebut "strategi" pengembangan kebudayaan nasional sekarang, kita sering melihat keinginan menghidupkan kembali tradisi lama. Untuk upacara perkawinan keluarga orang penting misalnya, dicari lagi buku-buku lama sebagai petunjuk. Juga seakan timbul kompetisi kebudayaan antar daerah yang sifatnya non-politis. Ini memang bisa mengaburkan. Dan kalau dihadapkan ke lapangan nasional bisa menimbulkan pandangan yang artifisial tentang politik. 1971 misalnya, ada pertemuan para "pemangku adat" se-Indonesia. Padahal konsep "pemangku adat" hanya pengertian di Sumatera Barat. Di Jawa, apa konsep itu? Itu cuma bikin-bikinan Kedaerahan memang ada. tapi sifatnya lebih defensif. Praktis sekarang, karena ABRI makin kompak dalam masalah personalia atau perekrutan taruna misalnya, faktor kedaerahan tak jadi bahan pertimbangan. Maka mereka yang realis tak akan menggunakan kedaerahan itu sebagai dasar gerakan politik. Sebab hal-hal yang primordial kedaerahan sudah digantikan oleh hal-hal dalam Ikatan agama misalnya -- yang lebih riil dalam politik Indonesia sekarang. Kedaerahan sekarang ini muncul dalam bentuk negatif. Kalau kita tak suka pada seseorang. dan kebetulan ia orang Jawa misalnya. tidak ditentukan oleh kenyataan bahwa kita tidak senang karena "Jawa"-nya. Lebih dulu rasa "tidak senang" kita, baru kemudian "Jawa"-nya. Tapi kita belum mempelajari dengan baik bagaimana sebenarnya sikap kelompok etnis yang satu terhadap etnis yang lain.