7 Poin Pidato Jokowi di Sidang PBB, Politisasi Vaksin Hingga Kondisi Myanmar

Menurut dia, perlu mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global. Baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.

Lalu, Ia menilai perlu adanya standardisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.

2. Pintu Investasi

Setelah itu, Jokowi bicara soal investasi. Ia menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global hanya bisa terjadi jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa saling membantu.

Indonesia dan negara berkembang lainnya, kata Jokowi, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. "Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," ujarnya.

3. Intoleransi dan Perang

Jokowi juga menyinggung soal intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Ia mengajak negara-negara anggota PBB agar tetap serius melawan ketiga hal ini. "Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," kata Jokowi.

Sejumlah negara lalu disorot Jokowi. Pertama, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan. Kedua, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan. Ketiga, krisis politik di Myanmar yang dinilai harus menjadi agenda bersama.

4. Junta Militer Myanmar

Isu politik di Myanmar juga kembali disinggung Jokowi. Presiden mengatakan pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five-Point Consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

Menurut dia, harapan besar masyarakat dunia tersebut harus dijawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. "Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia," kata dia.

5. Presidensi G20

Berikutnya, Ia bicara soal Indonesia yang jadi Presidensi G20 pada 2022. Ia mengatakan Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara.

Baik negara maju maupun negara berkembang. Bagian utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. "Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia," kata dia.

6. Ekonomi Hijau

Terakhir, Jokowi juga bicara soal ekonomi hijau dan berkelanjutan yang akan jadi prioritas. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. "Untuk itulah kami terus bekerja memenuhi komitmen kami. pada tahun 2020," kata dia.

Jokowi lantas memamerkan capaian Indonesia menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen. Lalu, laju deforestasi juga turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir.

Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas.

Tapi, kata dia, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang. "Untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi," ujarnya.

7. Multilateralisme

Tapi dalam tatanan global, Jokowi menyebut Indonesia ingin mengedepankan burden sharing (berbagi beban). Ia menilai agenda bersama dunia sangat berat.

"Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret. Let us work together, to recover together, recover stronger," kata Jokowi.

Baca juga: Di Sidang PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan Hingga Myanmar