Dua Menteri di Dokumen Pandora

Bocoran dokumen finansial rahasia menguak kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sedikitnya dua menteri Presiden Joko Widodo muncul dalam Pandora Papers, dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang. Hasil liputan kolaborasi ini dipimpin International Consortium of Investigative Journalists, lembaga jurnalisme investigasi nonprofit yang berbasis di Washington, DC.

4 Oktober 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Airlangga Hartanto. TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Setidaknya dua menteri di kabinet Presiden Jokowi muncul dalam dokumen Pandora Papers.
Bocoran dokumen yang berasal dari 14 agen finansial itu mengungkap kepemilikan perusahaan cangkang oleh pejabat publik.
Liputan kolaborasi ini dipimpin oleh International Consortium of Investigative Journalists bersama 150 media di 117 negara, termasuk Tempo.

JAKARTA – Dokumen Pandora Papers mengungkap sedikitnya dua menteri Presiden Joko Widodo memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga& Hartarto serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pandora-papers

luhut-pandjaitan

airlangga-hartarto

kabinet-kerja-jokowi

kementerian-koordinator-perekonomian

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 11 Mei 2025