Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFO JABAR – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki ASN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Saya pelajari, ketika saya di Pusat (Kemenpan RB) mengumpulkan hasil assesment test untuk para JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi). Ada dua tiga kompetensi yang sulit tercapai di antaranya critical thinking dan komunikasi, juga terkait dengan cara meyakinkan, itu adalah jenis kompetensi yang sulit dicapai," kata Setiawan saat membuka kegiatan Assesment Center Eselon II Jabar, di Hotel Mercure Nexa Supratman, Kota Bandung, Senin, 10 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Di lingkup Pemprov Jabar, Setiawan ingin membuktikan apakah cerminan JPT di tingkat nasional yang demikian juga terjadi di Jawa Barat. Dia juga meminta para Eselon II yang mengikuti assesment tidak menjadikannya beban. "Namanya assesment ini, ya harus rileks, ini sesuatu yang biasa, be normal, santai saja, apa adanya, itu yang mencerminkan keseharian kita.”
Sementara itu, critical thinking merupakan sesuatu yang vital bagi ASN, khususnya di tingkat JPT. "Apakah di Jabar mirip dengan JPT nasional atau punya kekhasan sendiri," kata Setiawan.
Apalagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan di era kekinian juga dituntut kreatif guna menciptakan inovasi- inovasi baru guna meningkatkan pelayanan publik itu sendiri.
Setiawan melanjutkan, hasil assesment center yang dilakukan hari ini juga akan berlaku secara nasional. "Jadi saat Bapak dan Ibu ikut rekrutmen di mana saja, hasil ini bisa digunakan. Tidak perlu mengulang lagi assesment," ucapnya.
Jabar sedang memberlakukan manajemen talenta dengan konsep sembilan boks. Maka kalau tidak assesment, sembilan boks itu tidak bisa diisi. "Itulah gap kompetensi yang harus diisi ASN. Banyak ASN yang punya gap baik di sisi kompetensi, managerial, teknikal," kata dia. "Adapun yang tidak achieve dari standar kompetensi itu tugas BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).”
BPSDM yang selanjutnya bertugas memberikan capacity building untuk menghilangkan gap kompetensi tersebut. Pun selama ini, capacity building manajerial para JPT biasanya melalui program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan beberapa program lainnya.
Maka perlu ditekankan kembali hal substansial yang jadi gap dari setiap ASN dan harus perbaiki. "Harus satisfy, crirical thinking, itulah yang harus kita benahi. Inilah yang bisa kita lakukan sekarang dan bisa jadi diangkat lagi di tingkat nasional," ujar Setiawan. (*)
Foto 
