Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jazilul Fawaid, meminta para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru agar menjaga kepercayaan rakyat. Dia optimistis bahwa pimpinan lembaga antirasuah itu bisa bekerja dengan baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dukungan masyarakat masih besar kepada KPK dibanding lembaga lain. Tapi mohon pimpinan baru mempertahankan kepercayaan yang ada,” kata Ketua Fraksi PKB DPR itu di Jakarta, melalui keterangan tertulis pada Jumat, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jazilul juga menyoroti penanganan kasus korupsi di KPK yang dinilai masih tebang pilih. Dia mengatakan, hal tersebut harus dijadikan sebagai koreksi bagi KPK agar penanganan kasus korupsi ke depannya lebih profesional.
Dia menyinggung dugaan publik bahwa sejumlah kasus di lembaga penegak hukum bukanlah proses hukum, melainkan proses politik. Kondisi itu, kata dia, sangat berbahaya, akan meruntuhkan independensi KPK dan membuat kepercayaan publik hilang.
“Maka, pimpinan KPK yang baru harus membalik persepsi publik dengan cara bekerja secara transparan. Tidak ada tekanan dari eksekutif, tidak ada tekanan politik yang masuk, tidak ada proses tebang pilih,” kata dia.
Dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, Jazilul meminta pimpinan KPK untuk memanfaatkan teknologi digital. ”Semua birokrasi punya sistem digital. Tapi kalau mau lapor, sistem digitalnya kadang mati. Pengaduan itu kadang tidak serius, termasuk di KPK,” tutur dia.
Jazilul mengatakan bahwa dalam setahun, ada ribuan aduan yang masuk ke KPK. Hasil pengaduan itu kemudian dipetakan, dilakukan penyelidikan, hingga penyidikan. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai aduan itu diatur sedemikian rupa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi.
Oleh karena itulah, dia meminta adopsi teknologi untuk transparansi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kata Jazilul, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus dan masyarakat bisa ikut memantau.
“Saya berharap proses pemberantasan koruspi juga melibatkan teknologi yang canggih, selain penyadapan,” ujar politikus asal Gresik, Jawa Timur itu.
Foto 
