Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Bogor - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Konferensi Nasional dan Call of Papers Tata Kelola Pemilu Indonesia. tujuan kegiatan ini meminta masukan dan penilaian dari masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Komisioner KPU RI bidang Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan antar lembaga, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan konsep acara ini adalah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait Pemilu serentak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pramono mengatakan dari 2.216 orang yang telah mengirim paper, KPU memilih 45 orang. "Jadi inti atau tujuan acara ini kita ingin mendapatkan penilaian dari pihak luar atas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019," ujar Pramono di Ballroom Nirwana Hotel Aston, Bogor, Kamis dini hari 14 November 2019.
Pramono mengatakan evaluasi tersebut dibagi ke dalam tiga tema. Pertama teknis penyelenggaraan pemilu, lalu evaluasi atas kelembagaan penyelenggara pemilu, dan ketiganya evaluasi hukum dan sengketa pemilu.
Menurut Pramono, permasalahan lain yang perlu dievaluasi adalah soal Daftar Pemilih Tetap. Ia mengatakan seharusnya DPT terus diperbaiki dengan di dukung e-KTP yang prosesnya lebih maju dan kemudian dengan sistem informasi yang mereka bangun.
Hanya saja, Pramono melihat permasalahan DPT ini menjadi besar karena unsur politisasi. "Politisasi luarnya lah, itu saja ya kalau DPT," kata Pramono.
Foto 
