Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Gizi Buruk di Papua, Kemendagri akan Evaluasi Dana Alokasi Umum

Dengan anggaran yang cukup besar, Kemendagri menyayangkan masih adanya temuan penderita gizi buruk di Papua.

30 Januari 2018 | 09.24 WIB

Sejumlah ibu dan anak-anak penderita gizi buruk bersiap naik speedboat untuk dievakuasi dari Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, 24 Januari 2018. ANTARA/M Agung Rajasa
Perbesar
Sejumlah ibu dan anak-anak penderita gizi buruk bersiap naik speedboat untuk dievakuasi dari Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, 24 Januari 2018. ANTARA/M Agung Rajasa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, menyusul ditemukannya ratusan penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat. "Terutama mengenai pemanfaatan dana itu," kata Diah dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Dana yang dimaksud Diah adalah dana alokasi umum (DAU) yang tiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan. Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan porsi 2 persen dari total DAU nasional setiap tahunnya dan berlaku selama 20 tahun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari 2 persen DAU itu, 70 persen di antaranya untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat. Kedua wilayah tersebut menerima DAU karena daerah otonomi khusus yang diberi kewenangan secara penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain Papua, Provinsi Aceh dan Yogyakarta merupakan daerah yang ditetapkan sebagai otonomi khusus.

Papua dan Papua Barat juga diberi dana tambahan infrastruktur. Besaran dana itu ditetapkan berdasarkan pembahasan di DPR atas usulan pemerintah provinsi. Dana tambahan infrastruktur diberikan agar seluruh daerah di provinsi bisa terakses dengan transportasi, baik darat, udara, laut, untuk 25 tahun ke depan.

Penggunaan DAU diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. DAU di Papua dan Papua Barat, kata Diah, selalu meningkat dari tahun ke tahun dari 2002 hingga 2018. Untuk tahun ini saja, Provinsi Papua menerima DAU sebesar Rp22,45 triliun, dan Papua Barat Rp8,02 triliun dari total DAU sebesar Rp61,67 triliun.

Dengan anggaran DAU yang cukup besar, Diah menyayangkan masih adanya temuan penderita gizi buruk di Papua, khususnya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua. "Berarti ada sesuatu yang belum pas dengan kekhususan mereka."

Friski Riana

Lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana pada 2013. Bergabung dengan Tempo pada 2015 di desk hukum. Kini menulis untuk desk jeda yang mencakup isu gaya hidup, hobi, dan tren. Pernah terlibat dalam proyek liputan Round Earth Media dari International Women’s Media Foundation dan menulis tentang tantangan berkarier para difabel.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus