Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berujar pemerintah memprioritaskan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua. Ia mengatakan itu saat mengetahui 18 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilumpuhkan TNI dalam operasi militer di Intan Jaya, Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Selama ini sepanjang waktu dialog dan pendekatan terus dilakukan, pendekatan pakai kekeluargaan, kemanusiaan, kan selalu dikedepankan oleh pemerintah," ujarnya saat ditemui di 6 Cemara Galeri, Jakarta, pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, Hasan juga menilai TNI bisa mengambil tindakan yang mengarah ke represif dalam situasi tertentu. "Kalau tiba-tiba ada kondisi di lapangan yang tidak kondusif, tentu aparat di lapangan punya pertimbangan sendiri untuk melakukan tindakan itu," ujarnya.
Saat ini ia belum mengetahui bagaimana detail dari operasi militer yang dilakukan TNI. Kendati begitu ia memastikan bahwa TNI berhak memutuskan melakukan operasi militer saat diperlukan.
"Saya harus cek dulu sama TNI baru bisa jawab. Tapi intinya kalau yang mengganggu ketertiban masyarakat, ganggu proses pelayanan, atau proses kehidupan sehari-sehari masyarakat, kan memang harus ditindak," ucapnya.
Sebelumnya TNI mengklaim berhasil melumpuhkan 18 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Aksi tersebut digelar oleh Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT, dengan fokus pada lima kampung yaitu Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.
“TNI hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk melindungi mereka dari kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kelompok bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 15 Mei 2025.
Di sisi lain, OPM menuding sejumlah anggotanya tewas dan terluka akibat ledakan bom yang mereka klaim dipasang militer Indonesia pada jenazah rekan mereka di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah.
Dani Aswara berkontribusi pada penulisan artikel ini
Pilihan editor: Danantara Menunda RUPS BUMN. Apa Risikonya?
