Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Jokowi Minta Dikritik, MUI Usul Aktifkan Dewan Kerukunan Nasional

Menurut Wakil Ketua MUI, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah kurang mendapat apresiasi.

17 Februari 2021 | 15.46 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendeklarasikan sembilan hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII Bangka Belitung. ANTARA
Perbesar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendeklarasikan sembilan hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII Bangka Belitung. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan kepada pemerintah agar mengaktifkan kembali Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk mengelola kritik dari masyarakat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Jadi kritik-kritik dan persoalan fundamental yang mengemuka yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut diterima dan dikanalisasikan melalui DKN," kata Anwar dalam keterangannya, Rabu, 17 Februari 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anwar menjelaskan DKN bisa menggodok serta mengkaji secara mendalam kritik dan persoalan fundamental. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Presiden. Anwar berharap hasil dialog dan kajian DKN itu tidak sekadar diterima namun juga dilaksanakan.

"Ini penting dilakukan dan ditegakkan agar persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa bisa terajut kembali sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat tumbuh dan meningkat kembali dengan baik," ujarnya.

Menurut Anwar, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah kurang mendapat apresiasi. Pasalnya, banyak yang masih meragukan dan menilai ungkapan Jokowi tidak lebih dari hanya sebagai pidato normatif.

Anwar menyebutkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahkan pesimistis sehingga mempertanyakan bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi. Kemudian Kwik Kian Gie juga mengungkapkan ketakutannya menyampaikan kritik dan pandangannya. "Bila ketakutan-ketakutan seperti ini terus menyelimuti hati masyarakat luas maka yang akan rugi tentu adalah bangsa ini sendiri," kata Anwar.

Anwar menilai sudah saatnya pemerintah serius memikirkan bagaimana mengelola kritik agar bisa melakukan dialog yang bersifat dialektis. "Untuk itu salah satu cara yang bisa kita tempuh dan lakukan adalah menghidupkan dan mengaktifkan kembali DKN (Dewan Kerukunan Nasional)," ujarnya.

FRISKI RIANA

Friski Riana

Lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana pada 2013. Bergabung dengan Tempo pada 2015 di desk hukum. Kini menulis untuk desk jeda yang mencakup isu gaya hidup, hobi, dan tren. Pernah terlibat dalam proyek liputan Round Earth Media dari International Women’s Media Foundation dan menulis tentang tantangan berkarier para difabel.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus