Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan tidak setuju dengan istilah Poros Beijing dan Poros Mekah. "PPP tidak akan tertarik untuk ikut dalam poros-poros yang istilahnya saja sudah insinuatif, yang menciptakan perpecahan anak bangsa," kata dia saat dihubungi, Rabu, 20 Juni 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Arsul menyatakan kalau nama poros kerakyatan, kebangsaan, atau keumatan itu bagus. "Tapi kalau misalnya Poros Beijing dan Poros Mekkah, itu istilah-istilah yang membuat melebarnya degradasi keterpihasan masyarakat yang berujung pada perpecahan anak-anak bangsa ini," tuturnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Padahal, kata dia, nanti bakal timbul pertanyaan, memangya yang masuk di Poros Mekah semuanya Islam? Dan kalau memakai istilah itu apakah politik legislasinya pro dengan syariat Islam?
Arsul mengaku mendengar istilah Poros Beijing dan Poros Mekah dari media. Saat ditanya apakah dia pernah mendengar dari pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Syihab, dia menyatakan tidak pernah mendengar langsung dari Rizieq. "Makanya harus ditabayun dulu kepada Habib Rizieq apa benar dia menggunakan istilah itu."
Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama (Sekber) Indonesia Muhammad Idrus mengatakan telah bertemu dengan Rizieq Shihab. Dalam pertemuan itu Rizieq menyinggung soal dua poros utama menjelang pemilihan presiden yaitu Poros Beijing dan Poros Mekah.
Menurut Asrul, ia lebih setuju dengan penamaan poros atau koalisi kerakyatan, kebangsaan, dan keumatan. Saat ditanya apakah PPP pernah diajak bergabung dengan koalisi keumatan atau koalisi kerakyatan, dia menjawab komunikasi ada tetapi tidak diajak bergabung. "Karena semua partai politik sudah memahami bahwa posisi PPP di pemilihan presiden saat ini adalah posisi mendukung Pak Jokowi," ujarnya.
