Monumen Upacara Terakhir Presiden

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) berjalan kilat dan minim partisipasi publik. Investor asing menanti payung hukum ibu kota baru.

22 Januari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan draf pandangan pemerintah mengenai Ibu Kota Negara kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Januari 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pembahasan RUU Ibu Kota Negara rampung kurang dari 24 jam.
Presiden Jokowi disebut-sebut ingin RUU Ibu Kota Negara selesai sebelum 2021.
Masyarakat adat di lokasi ibu kota baru merasa tak dilibatkan.

BERTEMU dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka pada Rabu, 19 Januari lalu, Presiden Joko Widodo mengumbar ambisinya membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia menyatakan ada empat-enam kantor kementerian serta Istana Presiden yang pindah ke lokasi ibu kota negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara mulai 2024.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ruu-ikn

ibu-kota-negara

ibu-kota-baru

jokowi

kabupaten-penajam-paser-utara

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 22 Januari 2022