Gaduh Hasil Hitung Pemilu

Satu hari setelah pencoblosan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui adanya kekeliruan data tersebut. Ia mengklaim angka kesalahan itu hanya 0,64 persen atau setara dengan 1.325 TPS dari total 358.775 TPS yang diunggah di Sirekap hingga hari itu. 

“Nanti dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan,” kata Hasyim, Kamis lalu. “Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan itu akan diunggah di Sirekap.” 

Aktivitas pegawai Komisi Pemilihan Umum saat menerima laporan perhitungan surat suara Pemilu 2024, KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Hasil penelusuran Tempo hingga Ahad malam kemarin masih mendapati banyak kesalahan data pada Sirekap. Misalnya di TPS 002 Desa Waflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, Anies-Muhaimin meraih 2 suara, Prabowo-Gibran 289, dan Ganjar-Mahfud 30. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih ataupun suara sah di TPS tersebut hanya 121. Di TPS ini, suara pasangan nomor urut dua diduga bertambah hingga 200 atau seharusnya hanya meraih 89.

Contoh lain, di TPS 004 Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, Anies-Muhaimin meraih 25 suara, Prabowo-Gibran 775, dan Ganjar-Mahfud 14. Pada aplikasi Sirekap tidak disebutkan jumlah pengguna hak pilih ataupun suara sah. Tapi suara Prabowo-Gibran diduga bertambah karena pemilih di setiap TPS maksimal hanya 300 orang.

Sesuai dengan data Sirekap hingga Senin dinihari, pasangan Anies-Muhaimin meraih 21 juta suara, Prabowo-Gibran 49,7 juta, dan Ganjar-Mahfud 15 juta. Perolehan suara Prabowo-Gibran setara dengan 57,9 persen. Total hasil hitung di TPS yang masuk ke Sirekap mencapai 66 persen atau 548.354 dari total 823.236 TPS.

Hasil hitung pada Sirekap ini sejalan dengan hitung cepat sejumlah lembaga survei. Rata-rata lembaga survei menyebutkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden dengan perolehan suara di atas 50 persen.

Hingga saat ini, penghitungan manual perolehan suara pasangan calon presiden masih berada di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rekapitulasi penghitungan suara ini akan berlangsung selama 35 hari, dari TPS hingga KPU.

Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto, mengatakan pihaknya menemukan indikasi rekayasa dalam sistem pengaturan algoritma pada server Sirekap. Rekayasa itu diduga untuk memenangkan pasangan calon presiden tertentu. 

Bambang mengatakan dugaan rekayasa suara ini diketahui dari pengkajian forensik tim informatika teknologi Anies-Muhaimin terhadap server KPU. “Jadi, kalau ada revisi kesalahan di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain,” kata Bambang. “Ini bukan sekadar angka yang dicatat, melainkan sistem itu yang membangun setting-nya.”

Menurut Bambang, meski kekeliruan penghitungan suara di suatu TPS diperbaiki, sistem Sirekap diduga akan otomatis mengubah suara kemenangan calon presiden tertentu tetap berada di atas 50 persen. Dugaan itu terkonfirmasi dengan berbagai temuan kesalahan data pada Sirekap, baik yang didapatkan tim pasangan nomor urut satu maupun masyarakat. 

Petugas Komisi Pemilihan Umum saat menerima laporan perhitungan surat suara Pemilu 2024, KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya juga menemukan banyak kekeliruan data pada Sirekap. Ia menganalisis data Sirekap dengan membandingkan data pada Jaga Suara—aplikasi hitung suara yang digagas oleh Negrit. 

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap 5.000 sampel TPS, kata Hadar, terjadi penambahan suara ketiga pasangan calon presiden. Penambahan terbanyak terjadi pada Prabowo-Gibran. Suara pasangan nomor urut dua ini bertambah 9.037 di 31 TPS. Lalu Anies-Muhaimin lebih 2.213 suara di 14 TPS dan Ganjar-Mahfud lebih 3.123 suara di 24 TPS. 

“Sebagian sampel yang ditemukan masalah itu telah diperbaiki setelah waktu pengunduhan,” kata Hadar, kemarin.

Ia melanjutkan, kesalahan data hasil hitung dalam Sirekap juga terjadi pada pemilihan anggota legislatif. Misalnya jumlah pemilih di daerah pemilihan DKI Jakarta II dalam Sirekap mencapai 12,38 juta. Angka ini membengkak tiga kali lipat dibanding daftar pemilih sesungguhnya di dapil tersebut, yang hanya 4,34 juta. “Hal seperti ini banyak ditemukan di daerah pemilihan lain,” ujarnya.

Anggota tim hukum Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa, menguatkan temuan Hadar itu. Mereka juga mendapati salah hitung suara di lebih dari 5.000 TPS. Kesalahan itu merugikan pasangan nomor urut tiga. “Kami meminta KPU dan Bawaslu mengaudit seluruh sistem aplikasi Sirekap secara transparan,” ujarnya. 

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menduga penyebab salah hitung data pada Sirekap adalah kualitas foto yang buruk dan model penulisan yang berbeda-beda sehingga sistem pada aplikasi tidak dapat membacanya secara tepat. “Masalah akurasi ini semestinya dapat diperkirakan dan diantisipasi sejak awal dengan desain teknologinya,” kata Wahyudi.

Data Sirekap Tersimpan di Luar Negeri

Di samping salah data, Sirekap makin menuai kontroversi karena aplikasi itu diduga terhubung dengan layanan jasa penyimpanan data digital atau cloud di Singapura. Sejumlah pakar IT membongkar alamat Internet Protocol address (IP address)—identitas perangkat saat terhubung ke Internet atau infrastruktur jaringan lain. 

Hasil penelusuran komunitas keamanan siber dan pelindungan data, Cyberity, menemukan data digital pada sistem Sirekap-web.kpu.go.id dan Pemilu2024.kpu.go.id disimpan di luar negeri. Ketua Cyberity Arif Kurniawan mengatakan kedua situs web KPU tersebut menggunakan layanan komputasi awan yang lokasi server alias peladennya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. 

Secara rinci, lokasi penyimpan data Sirekap-web.kpu.go.id berada di Singapura serta Pemilu2024.kpu.go.id berada di Prancis dan Cina. Meski berbeda lokasi, layanan jasa penyimpan data digital kedua situs web tersebut berada dalam naungan satu perusahaan, yaitu Alibaba Group.

“Posisi data dan lalu lintas e-mail pada dua lokasi di atas berada dan diatur di luar negeri,” kata Arif.

Temuan Cyberity itu sejalan dengan hasil analisis pakar IT Roy Suryo Notodiprojo. Dia menyebutkan IP address Sirekap-web.kpu.go.id terhubung dengan Alibaba Cloud di Singapura. Sedangkan IP address Pemilu2024.kpu.go.id terhubung dengan Zhejiang Taobao Network Co, Ltd di Cina. 

Roy menjelaskan, hosting Alibaba pada umumnya digunakan perusahaan swasta untuk e-commerce. Kondisi itu sangat riskan karena data pemilu akan bercampur dengan jutaan data lain. “Kalau ada gangguan server, data pemilu jadi terganggu," katanya.

Wahyudi Djafar juga menemukan server Sirekap-web.kpu.go.id dan Pemilu2024.kpu.go.id berada di luar negeri. Ia mengidentifikasi IP address kedua situs web serta Autonomous System Alibaba Private Ltd atau Aliyun. 

Ia menduga domain Sirekap-web.kpu.go.id tetap dikendalikan lewat data center Aliyun yang berada di Jakarta. Tapi, untuk memastikannya, Wahyudi meminta KPU mengklarifikasinya. “Jika pengelolaan server aplikasi tersebut benar berada di luar negeri, KPU telah melanggar regulasi,” kata Wahyudi.

Ia menyebutkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan seluruh penyelenggara sistem transaksi elektronik publik melakukan pengelolaan, pemprosesan, dan penyimpanan data di dalam negeri, kecuali di dalam negeri tidak tersedia. “Kalau tidak tersedia, harus diputuskan oleh komite antar-kementerian,” katanya. 

Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya sependapat dengan Wahyudi. Ia mengatakan KPU melanggar aturan jika betul data digital penyelenggara pemilu itu tersimpan di luar negeri.

Alfons mengatakan KPU sesungguhnya mempunyai beberapa pilihan penyimpanan data di dalam negeri sehingga tak perlu ke Alibaba Cloud. “Pertanyaannya, kenapa memilih asing kalau lokal ternyata lebih baik? Tapi ini biar KPU yang menjawab,” kata Alfons.

Tiga komisioner KPU, Idham Holik, August Mellaz, dan Betty Epsilon Idroos, belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal penggunaan layanan penyimpanan data di luar negeri ini. Satu hari sebelumnya, Betty mengklaim server Sirekap berada di Indonesia. “Enggak, servernya di Indonesia,” kata Betty, Sabtu lalu.

Komisioner KPU periode 2017-2022, Evi Novida Ginting, mengatakan KPU pertama kali menggunakan Sirekap dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2020. Saat itu KPU bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam mengelola Sirekap. 

Setelah pilkada 2020, KPU kembali bekerja sama dengan ITB dalam mengelola Sirekap. Kontrak kerja sama itu diteken pada Oktober 2021. “Semua kerja sama pengelolaan Sirekap dengan ITB. Tidak tahu kalau sekarang menggunakan jasa pengelolaan cloud dari luar negeri,” kata Evi.

Menurut Evi, saat pembahasan kerja sama dengan ITB pada 2021, ada masukan agar KPU meningkatkan kapasitas server atau menggunakan cloud yang lebih besar. Alasannya, server Sirekap berjalan lambat ketika menerima banyak unggahan foto dalam satu waktu. 

Evi mengatakan KPU menerima masukan tersebut dengan berencana meningkatkan kapasitas Sirekap dalam Pemilu 2024. Tapi anggota KPU periode lalu itu tidak pernah merekomendasikan penggunaan penyedia layanan cloud dari luar negeri. “Karena ada penyedia layanan Internet lainnya di dalam negeri yang juga bisa,” ujarnya. 

IMAM HAMDI | ANDI ADAM | IHSAN RELIUBUN | ADIL AL HASAN