Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Larang Kader Bicara KLB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, melarang seluruh kader membicarakan lebih jauh terkait wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang sebelumnya dilontarkan sejumlah politikus senior partainya. Ia menyatakan tidak segan untuk memanggil siapa saja untuk diperiksa yang dianggap melanggar aturan partai.

Baca: Tolak KLB, Demokrat NTB: Sama Saja Makar di Dalam Partai

"Bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Dewan Kehormatan agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku," kata Amir dalam keterangan tertulis yang Tempo terima, Ahad, 16 Juni 2019.

Dewan Kehormatan, kata dia, juga akan memanggil pihak-pihak yang dianggap memicu konflik di internal partai. "Akan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," ucapnya.

Amir berujar, seluruh kader juga dilarang melakukan komunikasi publik dalam bentuk apapun terkait konflik internal. Termasuk konferensi pers mewakili partai di semua tingkatan.

Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat yang kecewa dengan perolehan suara partai di Pemilihan Umum 2019 yang anjlok menjadi 7,7 persen meminta Dewan Pimpinan Pusat segera menggelar KLB. Dikomandoi oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, para senior ini juga mendeklarasikan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata Max, Kamis, 14 Juni 2019.

Baca: Ferdinand Sampaikan Pesan SBY Terkait Isu KLB Demokrat

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menuturkan bahwa KLB itu hanya sebatas wacana. Ia mengklaim seluruh kader Demokrat di setiap daerah tidak setuju lantaran tidak ada sesuatu yang mendesak sehingga harus ada KLB. "Karena tidak ada sesuatu yang menyalahi dari AD/ART. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang bisa diatasi," kata Sjarif saat dihubungi.