Mungkinkah Partai Demokrat dan PDIP Berkoalisi?

DIGELAR di rumah Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, rapat yang dihadiri sejumlah petinggi Partai Demokrat membahas kemungkinan koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum 2024. Rapat itu digelar beberapa hari seusai pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan Puan Maharani pada Ahad, 18 Juni lalu.

Dalam persamuhan yang berlangsung sekitar empat jam hingga pukul sembilan malam itu turut dibahas dukungan Demokrat terhadap Anies Baswedan. “Pak SBY selalu mengundang kader utama untuk berbagi pendapat, tapi kesimpulan dan keputusannya ada pada Ketua Umum,” kata Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Demokrat Syahrial Nasution, Kamis, 6 Juli lalu.

Dua petinggi Demokrat menyebutkan bahwa partai mereka memutuskan tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun keputusan itu bisa saja berubah jika Anies Baswedan tak memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden.

Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Sjarifuddin Hasan, menyatakan pengurus partainya meyakini hanya Agus yang cocok untuk mendampingi Anies. Namun ia membantah jika Demokrat disebut memaksakan keinginan menjadikan Agus calon wakil presiden. Anies bisa memilih calon lain sepanjang elektabilitasnya tinggi dan lebih baik ketimbang Agus.

Bekas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu belum bisa memastikan sikap partainya jika Anies tak memilih Agus. Termasuk kemungkinan mengalihkan dukungan kepada Ganjar Pranowo, calon yang diusung PDI Perjuangan. “Nanti akan dibahas lebih lanjut,” ujar Sjarifuddin.

Baca: Lobi Memecah Koalisi Anies Baswedan

Dua petinggi Demokrat bercerita, pengurus partai itu gerah karena Koalisi Perubahan dan Anies tak kunjung mengumumkan calon wakil presiden. Semula nama pendamping Anies direncanakan diumumkan sebelum ia berangkat menunaikan ibadah haji pada Kamis, 22 Juni lalu. Namun rencana itu batal.

Tiga narasumber di Koalisi Perubahan menyebutkan calon pendamping Anies sebenarnya telah mengerucut pada nama Agus. Namun Partai NasDem masih menolak. Belakangan, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali malah memunculkan nama putri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid, sebagai calon wakil presiden.

Anggota tim delapan Anies, Sudirman Said, membantah jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut terus menunda deklarasi. Sudirman mengklaim Anies telah mengantongi nama calon wakil presiden dan menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan. “Perlu waktu untuk mengkomunikasikan pilihan calon pasangannya dengan pimpinan partai,” kata Sudirman, Jumat, 7 Juli lalu.

AHY berbincang sekaligus mengantarkan Anies Baswedan menunaikan ibadah haji dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 22 Juni 2023. Dok. Facebook AHY

Di tengah ketidakpastian itulah Puan Maharani menemui Agus Harimurti Yudhoyono dan mengajak berkoalisi. Sebelumnya, di sela-sela Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni lalu, Puan membenarkan bila nama Agus disebut masuk daftar sepuluh calon wakil presiden Ganjar. “Masih menimbang nama-nama yang ada,” tutur Puan.

Ucapan Puan menjadi pintu masuk komunikasi awal antara PDIP dan Demokrat. Sebelumnya, hubungan dua partai itu membeku karena perseteruan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Lima hari setelah Puan menyebut nama Agus, pengurus Demokrat dan PDIP bertatap muka di Rumah Makan Ayam Berkah, Blok M, Jakarta Selatan. Barulah setelah itu Puan dan Agus bertemu di kawasan Senayan. Puan memanggil Agus dengan sebutan “adik”, sebaliknya Agus memanggil Puan “mbak”.

Baca: Prahara di Koalisi Anies Baswedan, NasDem Tolak Agus Harimurti

Sejumlah elite PDIP dan Demokrat ikut menemani keduanya. Mereka duduk bersama sembari menunggu pertemuan empat mata antara Agus dan Puan yang berlangsung hampir satu jam. “Ada kerinduan untuk jalan bersama. Ada keseriusan ke arah sana,” kata salah satu politikus PDIP yang juga menemani Puan, Andreas Pareira, Selasa, 4 Juli lalu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebutkan obrolan Agus dan Puan berjalan cair dan lancar. Keduanya sama-sama memahami posisi masing-masing. Herzaky menyatakan pertemuan itu membuka jalur komunikasi antara Demokrat dan PDIP. “Mas AHY dan Mbak Puan sepakat menatap masa depan,” ucap Herzaky, Rabu, 5 Juli lalu.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. “Demokrat masih menunggu perkembangan di koalisi itu,” kata Hasto kepada Tempo, Kamis, 6 Juli lalu.

Sehari seusai pertemuan itu, kader Demokrat dikagetkan oleh cuitan Susilo Bambang Yudhoyono di Twitter. Presiden keenam itu menulis tentang mimpinya didatangi oleh Presiden Joko Widodo di Cikeas. Keduanya kemudian menjemput Megawati di kediamannya untuk bersama-sama pergi ke Stasiun Gambir dan disambut oleh presiden kedelapan.

Jokowi kemudian pulang ke Solo, Jawa Tengah, Yudhoyono melanjutkan perjalanan dengan bus ke Pacitan, dan Megawati berziarah ke makam ayahnya, Sukarno, di Blitar, Jawa Timur. “Biasanya, sebelum mempublikasikan apa pun, Pak SBY selalu bilang dulu ke kami,” tutur Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Demokrat Syahrial Nasution.

Baca: Benarkah Bisnis Surya Paloh Diganggu Setelah Deklarasi Anies Baswedan?

Makna mimpi Yudhoyono menjadi perdebatan. Beberapa pihak menilainya sebagai sinyal rekonsiliasi dan kerja sama dengan Megawati. Adapun Puan Maharani menyebut mimpi itu sebagai pertanda baik. Ia menyatakan peluang pertemuan ibunya dengan Yudhoyono masih terbuka. “Masih ada harapan,” ucap Puan, Selasa, 20 Juni lalu.

Namun di lingkup internal Demokrat ada pula yang memaknai mimpi Yudhoyono—yang sebenarnya tidak nyata—sebagai peringatan agar Jokowi tak perlu cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Sebab, persis sepekan setelah cuitannya itu, Yudhoyono merilis buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi. 

Dalam buku itu, Yudhoyono mengaku mendapatkan informasi bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024. Ia juga menulis dugaan ketidaksukaan Jokowi kepada Anies Baswedan dan berkehendak pemilihan presiden hanya diikuti dua pasang calon. 

Jokowi membantah jika disebut mengintervensi Pemilu 2024. Ia menyatakan pemerintah akan mendukung Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. “Pemerintah memberikan dukungan, baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik,” katanya pada Senin, 3 Juli lalu. Ia juga menjamin netralitas aparatur sipil negara, polisi, dan tentara.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan komunikasi dengan Demokrat merupakan bentuk keterbukaan partainya. Ia mengakui bahwa PDIP dikritik sebagai partai yang eksklusif. Dalam rapat kerja nasional, pengurus partai banteng memutuskan untuk lebih komunikatif dengan partai lain.

Baca: Jumpalitan NasDem Menghadapi Penyelidikan Syahrul Yasin Limpo

Hasto menyatakan keputusan itu sejalan dengan arahan Jokowi dalam dialog tertutup bersama Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, serta Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi PDIP Prananda Prabowo sebelum rakernas. Menurut Hasto, Jokowi menyarankan PDIP merangkul partai lain untuk memenangi pemilihan presiden satu putaran. “Termasuk partai di luar pemerintah,” ucap Hasto.