Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Konsolidasi Masyarakat Sipil Dinilai Perlu Diperkuat untuk Perbaiki Demokrasi

Titi menilai, kuatnya konsolidasi masyarakat sipil bisa memperbaiki demokrasi di Indonesia yang kini dirasa menurun.

3 Oktober 2021 | 18.33 WIB

Sejumlah anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021. DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan calon anggota BPK periode 2021-2026, hingga memutuskan hasil uji kelayakan calon anggota Dewas LPP RRI periode 2021-2026. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Sejumlah anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021. DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan calon anggota BPK periode 2021-2026, hingga memutuskan hasil uji kelayakan calon anggota Dewas LPP RRI periode 2021-2026. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMOO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai konsolidasi masyarakat sipil lintas aktor dan isu perlu diperkuat. Sebab, saat ini masih sporadis dan terpecah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Titi menilai, kuatnya konsolidasi masyarakat sipil bisa memperbaiki demokrasi di Indonesia yang kini dirasa menurun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Membangun konektivitas gerakan yang lebih inklusif. Mau tidak mau wacana presiden tiga periode meski dianggap dagelan, ternyata ada aktor yang menjadi bagian reformasi bicara terbuka mendukung gagasan itu dan itu tidak terlepas dari isu polarisasi yang dimainkan," ucap Titi melalui diskusi daring pada Ahad, 3 Oktober 2021.

Selain itu, kata Titi, masyarakat sipil harus terus mengawal dan mengadvokasi, serta mendorong politik hukum elektoral yang inklusif dan praktik demokratisasi partai politik. Termasuk, menggunakan ruang-ruang yudisialisasi politik.

"Karena hampir semua lini kekuasaan sekarang dimasuki melalui pintu partai politik. Jadi mau tidak mau kita harus selalu bicara soal demokratisasi internal partai politik," kata Titi.

Cara lainnya juga menjangkau publik melalui sinergitas dengan media dan optimialisasi media alternatif, yakni media sosial dan media digital.

"Sehingga publik terlibat dalam advokasi dan gerakan yang didorong masyarakat sipil," ucap Titi.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus