Demi Memperkuat Argumentasi Banding

KPU mengajukan memori banding tambahan untuk memperkuat argumentasi dalam sidang banding perkara penundaan Pemilu 2024.

21 Maret 2023 | 00.00 WIB

file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Suasana Focus Group Discussion (FGD) sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Gedung KPU, Jakarta, 9 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

KPU mengajukan memori banding tambahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam perkara banding ini, KPU akan diwakili kuasa hukum eksternal.
Partai Prima tetap membuka ruang untuk mediasi.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan kuasa hukum eksternal untuk menghadapi sidang banding perkara penundaan Pemilu 2024 yang akan digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Penunjukan pengacara dari luar KPU tersebut dinyatakan bersamaan dengan penyerahan memori banding tambahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Maret lalu. “Untuk memperkuat alasan dalam banding nanti," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Mochammad Afifuddin, kemarin.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pemilu-2024

kpu

partai-prima

komisi-pemilihan-umum

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

Edisi 27 April 2025