Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kwartir-kwartir daerah pramuka di Tanah Air gerah dan gelisah dengan sikap yang ditunjukkan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault yang berkonflik dengan Menpora Imam Nahrawi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Baru kali ini terjadi, Ketua Kwarnas Pramuka bertikai secara terbuka dengan pemerintah,” ujar Sekretaris Kwarda Pramuka Jawa Barat Saeful Bahri kepada Tempo pada Selasa, 15 Mei 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Saeful, salah satu nilai utama kepramukaan di dunia dan Indonesia adalah persaudaraan dan persahabatan. Bukannya konflik, apalagi dilakukan di depan umum dan lewat media massa.
“Jangan ajarkan kami yang dididik sejak pramuka siaga hingga penegak/pandega dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan persaudaraan,” kata Saeful, yang menjadi anggota pramuka di Kwarda Jawa Barat sejak siaga (6-10 tahun) hingga pandega (20-25 tahun).
Konflik antara Adhyaksa Dault dengan Imam Nahrawi makin panas sejak HUT Pramuka ke-56 dan upacara pembukaan Raimuna Nasional di Cibubur, Jakarta Timur pada 14 Agustus 2017.
Di depan Presiden Joko Widodo yang menjadi Pembina Upacara, Adhyaksa Dault mengeluhkan lambatnya pencairan dana pramuka dalam APBN oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga.
Pada tahun 2018, Kemenpora kemudian memberikan dana kepramukaan kepada kwartir-kwartir daerah. Adhyaksa Dault, yang pernah menjadi Menpora ini kemudian melakukan protes dan mengirim surat kepada Presiden Jokowi.
“Tapi enggak apa-apa lah kita jalan terus, jangan sampai kebencian kepada Adhyaksa Dault dibawa ke organisasi oleh Menporanya,” ujar Adhyaksa Dault kepada Tempo pada 23 Februari 2018.
Pada 18 April 2018, Adhyaksa Dault kemudian mengirim surat kepada seluruh ketua Kwarda. Dia memohon agar kwarda tidak mengirimkan proposal kegiatan seperti yang diminta Kemenpora lewat suratnya pada 3 April 2018.
Suasana acara Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka se-Indonesia di Bandung, 26-27 April 2018. dok. Saeful Bahri
Menurut Saeful, konflik yang berkepanjangan itu membuat pimpinan kwarda di Tanah Air resah. Pada 26-27 April 2018 mereka mengadakan pertemuan di Bandung dalam acara Forum Silaturahmi Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka se-Indonesia.
Salah satu rekomendasi dari pertemuan itu adalah menolak surat dari Adhyaksa Dault yang menghimbau kwartir daerah tidak mengirimkan proposal kegiatan ke Kemenpora.
Isi rekomendasi adalah forum menyepakati bahwa bantuan dana hibah Kemenpora ke kwartir daerah sangat dibutuhkan oleh sebab itu kwartir daerah tetap akan mengajukan proposal kegiatan kepada Kemenpora sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenpora.
Menurut Sekretaris Kwarda Sulawesi Tengah, Muzakir Tawil, kondisi keuangan tiap daerah berbeda-beda. Banyak kwartir daerah yang membutuhkan dana untuk kegiatannya.
"Jika ada masalah antara Adhyaksa Dault dengan Menpora, selesaikan sendiri, jangan kwartir daerah dibawa-bawa," ujar Muzakir, mantan Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Kwarda Sulawesi Tengah kepada Tempo pada Selasa 15 Mei 2018.
Saeful Bahri, mantan pimpinan Dewan Kerja Penegak dan Pandega Kwarda Jawa Barat, juga sepakat dengan Muzakir. “Itu kan konflik pribadi antara Adhyaksa Dault dengan Imam Nahrawi, jangan bawa-bawa organisasi,” ujarnya.
Adhyaksa mengklaim surat imbauan yang dia buat merupakan saran dari beberapa ketua kwarda, salah satunya Sumatera Selatan. Dia tidak mempermasalahkan kwartir daerah yang tetap mengirimkan proposal ke Kemenpora. Menurutnya, surat yang dia kirim itu untuk menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan Imam Nahrawi menyalahi aturan.
“Tugas dia menurut undang-undang adalah membantu kami,” ujarnya kepada Tempo pada Selasa, 8 Mei 2018. Menurut Adhyaksa, tindakan tersebut merupakan intervensi terhadap eksistensi dan independensi Gerakan Pramuka.
Sekretaris Menpora Gatot Dewabroto membantah tuduhan tersebut. Menurut Gatot, Menpora telah menjalankan sesuai prosedur yang termaktub di undang-undang. Menurut Gatot, Adhyaksa Dault perlu mempelajari kembali soal Undang-Undang Kepramukaan secara komprehensif.
"Tidak pantas lah mempersepsikan undang-undang sesuai opini sendiri, ayo ikutin ketentuan pasal per pasal yang ada," kata Gatot saat dihubungi Tempo.
Tahun ini Kemenpora memberikan anggaran hampir Rp 10 miliar ke kwarda, tidak ke kwarnas pramuka. Hal tersebut menurut Gatot untuk menunjukkan kepedulian pusat kepada daerah.
