Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi seputar Pemilu 2024.

5 Februari 2023 | 07.12 WIB

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Perbesar
Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024. di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono mengatakan, siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di seputar Pemilu 2024. Kesiapan itu menurut dia, yaitu untuk menyikapi soal isu pemilihan dengan sistem proporsional tertutup hingga wacana penundaan Pemilu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Saya pikir semua kemungkinan kami perhitungkan, termasuk di dalamnya banyak wacana yang juga di tengah-tengah para politisi kita," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Februari 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Mardiono, partai politik perlu untuk mempersiapkan diri mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi. Termasuk soal pelaksanaan pemilu apakah dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Musababnya saat ini, kata dia, banyak pihak yang melakukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi soal sistem tersebut.

"Nah ini, kan kita juga belum ada kepastian," ujar dia.

Menurut Mardiono, keputusan yang keluar nanti tentu tak akan keluar dari kedua konteks sistem pemilu tersebut, apakah MK akan mengabulkan atau mempertahankan seperti sistem Pemilu sebelumnya.

"Keadaan ini kan, partai politik harus menyikapi keadaan-keadaan yang kemungkinan terjadi, dinamika dinamika yang berubah," kata dia.

Sehingga, kata Mardiono, partai politik perlu kesiapan diri.

Seperti diketahui, saat ini sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP sebelumnya ikut mendeklarasikan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup bersama partai parlemen lainnya. Partai yang hadir yaitu, Golkar, PKB, NasDem, PPP, PKS, dan Partai Demokrat.

PDIP yang tak hadir sejak awal memang menyuarakan soal sistem proporsional tertutup. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan mereka tetap pada pilihannya tersebut.

Hasto mengatakan partainya tak mau memikirkan penolakan dari partai lain. Dia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan bahwa menempuh jalan ideologi tidak mudah dan mulus. Namun, dengan perjuangan panjang.

Adapun PPP, menurut Mardiono, di bawah komandonya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Untuk proporsional tertutup, kita jalankan dengan baik. Nah, untuk proporsional terbuka juga pernah kita jalankan dengan baik," kata dia.

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus