Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Masyarakat Sipil Surabaya Kembali Gelar Aksi Indonesia Gelap Hari Ini

Masyarakat sipil Surabaya Raya kembali akan melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Jumat 21 Februari 2025.

21 Februari 2025 | 10.58 WIB

Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Perbesar
Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil Surabaya Raya kembali akan melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Jumat 21 Februari 2025. Mereka menuntut pemerintah untuk mengesahkan undang-undang pro rakyat, mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Dalam poster yang beredar di media sosial, aksi ini akan dilakukan di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya pukul 09.00 WIB. Para peserta aksi diimbau untuk menggunakan baju hitam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Aksi akan dimulai dengan orasi dan teatrikal, setelah itu salat Jumat. Setelah salat baru aksi dan audiensi,” kata narahubung aksi, Thanthowy Syamsudin melalui keterangannya.

Menurut Thanthowy, aksi itu merespons kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi. Pihaknya telah melakukan kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, disertai data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan.

Thanthowy menjelaskan, ada empat hal yang akan diperjuangkan. Pertama, sahkan undang-undang pro rakyat. Seperti RUU masyarakat adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kedua, tolak undang-undang anti rakyat, seperti revisi UU TNI dan Polri dan revisi UU Minerba dan Kejaksaan.

Ketiga, pihaknya meminta evaluasi kebijakan yang merugikan rakyat. Seperti efisiensi anggaran dan kabinet gemuk serta evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG).

“Keempat, batalkan kebijakan yang membahayakan demokrasi seperti multifungsi TNI-Polri, Inpres No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, serta Danantara,” ucapnya.

Sebelumnya, mahasiswa se-Surabaya telah menggelar demo serupa pada Senin, 17 Februari 2025. Mereka sempat memaksa anggota DPRD Jatim untuk menghubungi Mayor Teddy agar bisa berkomunikasi dengan Presiden Prabowo.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus