Mendagri Jelaskan 4 Kewenangan yang Tak Boleh Dilakukan Penjabat Gubernur

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sejumlah penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan posisi gubernur yang habis masa jabatannya tahun ini. Sebab, Pilkada serentak baru akan digelar pada 2024 mendatang.

Tito Karnavian menyebut, kewenangan penjabat tidak sama dengan gubernur. "Ada empat hal kewenangan yang tidak boleh dilakukan penjabat," ujar Tito di kantornya, Kamis, 13 Mei 2022.

Empat kewenangan yang dibatasi tersebut yakni;
Dilarang melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Selanjutnya, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Larangan-larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. "Kondisi di daerah itu kan berbeda-beda. Atas perbedaan itu, penjabat dapat melakukan konsultasi jika ingin dilakukan. Katakanlah jika ingin dilakukan mutasi dapat dilakukan konsultasi dengan Kemendagri. Dan jika terdapat kepala daerah telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri, baru bisa dilakukan," ujar Tito.