Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Menko Puan: Pemerintah Akan Bentuk Komite Khusus Vokasi

Puan Maharani mengatakan pemerintah ingin membentuk komite khusus vokasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

6 Mei 2019 | 15.31 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan sarung songket Donggala saat menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 3 Maret 2019. Jokowi menghadiri acara ini didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan sejumlah menteri lainnya. TEMPO/Friski Riana
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan sarung songket Donggala saat menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 3 Maret 2019. Jokowi menghadiri acara ini didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan sejumlah menteri lainnya. TEMPO/Friski Riana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintah ingin membentuk komite khusus vokasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini ia ungkapkan usai mengikuti rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ke depannya akan ada satu badan yang kami lagi kaji, sudah dirapatkan, sudah didiskusikan, akan ada satu komite yang nantinya akan menangani semua hal terkait dengan vokasi. Bagaimana, di mana, dan siapa, ini yang akan kami matangkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.

Puan menjelaskan pemerintah ingin pembangunan SDM tetap menjadi fokus pemerintahan presiden periode 2019-2024. "Diharapkan semua kementerian yang mempunyai hal-hal terkait dengan peningkatan SDM
nantinya itu akan kami gabungkan," kata dia.

Senada dengan Puan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Jokowi ingin pendidikan vokasi dilakukan secara masif oleh seluruh kementerian dan lembaga. Terlebih anggaran vokasi untuk 16 kementerian/lembaga mencapai Rp 11 triliun.

"Kami fokus di vokasi karena ingin menyiapkan supaya ke depan ini benar-benar seperti tahun 1986-1987 waktu pertama kali muncul komputer akan banyak sekali kursus-kursus komputer," ujarnya.

Menurut Basuki, rapat siang tadi baru sebatas Jokowi ingin mengidentifikasi masalah terkait pendidikan vokasi di Indonesia. Pada kesimpulan rapat, kata dia, Jokowi memerintahkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk membuat desain terkait pembentukan komite vokasi ini.

"Seperti halnya ada Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, mungkin ada Komite Nasional Vokasi. Nah ini namanya apa nanti Menteri Bappenas yang nanti publikasi," ujarnya.

Ahmad Faiz

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Pernah ditempatkan di desk bisnis, politik, internasional, megapolitan, sekarang di hukum dan kriminalitas. Bagian The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus