Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah delegasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan walk out ketika Duta Besar Israel Gilad Erdan memulai pidato pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam rekaman yang ditayangkan media Turki, TRT World di akun YouTube-nya, sejumlah diplomat meninggalkan ruangan pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB saat Erdan membacakan pernyataannya. Salah satu yang terlihat meninggalkan ruangan adalah Menlu Retno.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Aksi walk out para diplomat OKI itu terjadi di tengah meningkatnya kecaman global terhadap Israel dan sekutunya Amerika Serikat, karena jumlah warga Palestina yang dibantai dalam serangan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 25.700 orang, dengan tambahan 63.740 orang terluka.
Apa Itu Walk Out?
Dilansir dari Collins Dictionary, aksi walk out punya makna sebagai meninggalkan tanpa penjelasan. Sementara dalam The American Heritage Dictionary of Idioms (2013), walk out memiliki arti yang berkorelasi sebagai mogok kerja. Namun, dalam tataran sosial dan politik, walk out diartikan sebagai aksi meninggalkan forum atau pertemuan, sebagai bentuk protes, kemarahan, dan ketidaksetujuan.
Kemudian, dilansir dari Kajian Hukum Tentang Walk out dalam Sidang DPR ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia (2016), disebutkan istilah walk out juga dikenal dalam proses persidangan atau rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Kondisi ini terjadi ketika sebagian anggota DPR keluar meninggalkan ruangan sidang sebelum rapat itu selesai karena adanya perbedaan argumentasi yang tidak mencapai kesepakatan.
Dalam rapat paripurna ke-19 sidang IV DPR RI lalu, aksi walk out pernah dilakukan oleh anggota Fraksi PKS. Mereka melakukan walk out ketika agenda pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang yang dilangsungkan pada 21 Maret 2023.
Anggota Fraksi PKS yang sekaligus menjadi anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bukhori membeberkan alasan fraksinya menolak pengesahan Perpu Ciptaker dengan melakukan walk out. Menurutnya, berdasarkan perintah konstitusi, Perpu Ciptaker seharusnya dibahas dan disahkan ketika masa persidangan terdekat usai perppu diterbitkan.
“Fraksi kami menghargai putusan MK mengenai UU Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses penyusunan UU dan melibatkan seluruh stakeholder,” tutur Bukhori dalam forum rapat paripurna pada Selasa, 21 Maret 2023.
MICHELLE GABRIELA | AL MAYADEEN | TRT WORLD | NABIILA | RACHEL FARAHDIBA REGAR
Foto 
