Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pentingnya sinergi pemerintah pusat hingga daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Ia mengingatkan keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan hanya akan tercapai jika pemerintah pusat dan daerah mengesampingkan ego sektoral dan bekerja secara terpadu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kerja sama antara pusat dan daerah dengan menghilangkan ego sektoral sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan demi Indonesia yang lebih makmur,” kata Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dikutip dari keterangan resminya pada Ahad, 4 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Gus Ipul menyampaikan hal itu saat berdialog dengan pilar-pilar sosial dari Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang di Gedung Sasana Budaya, Temanggung.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam konteks menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pendirian Sekolah Rakyat.
Ia meminta seluruh lapisan pemerintahan mulai dari RT/RW hingga pemerintah provinsi, harus bekerja secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan target graduasi tahunan.
“Jangan sampai kabupaten, provinsi, bahkan Kemensos punya data sendiri. Hanya ada satu data, yaitu DTSEN yang dikelola oleh BPS. Tugas Kemensos hanya memutakhirkannya,” ujar Gus Ipul.
Ia juga meminta komitmen penuh dari pemerintah daerah dalam mengawal proses pendirian sekolah rakyat. Salah satu langkah penting adalah keterlibatan kepala daerah dalam memverifikasi calon siswa agar penyaluran program tepat sasaran.
“Pemda, baik bupati maupun wali kota, harus ikut tanda tangan agar memastikan yang masuk ke sekolah rakyat benar-benar warga miskin ekstrem,” kata dia.
Jika ada ketidaktepatan sasaran, menurut Gus Ipul, maka akan menjadi temuan dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Kepada para pendamping sosial, Gus Ipul mengingatkan agar tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam menentukan penerima manfaat Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan keputusan harus berbasis bukti, bukan rekomendasi personal. “Harus dibuktikan dengan foto dan lainnya bahwa mereka memang miskin ekstrem. Tidak ada ordal, yang ada hanya data dan fakta,” ujar dia.
Foto 
