Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - H-1 pendaftaran bakal pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024, peta politik masih samar. Hanya bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono yang memastikan bakal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Politikus Partai Golkar sekaligus eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) akan maju di Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur didampingi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suswono, sebagai bakal calon wakil gubernur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Tanggal 28 (mendaftar),” kata RK di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Jumat malam, 24 Agustus 2024.
Pasangan RK-Suswono saat ini telah mendapatkan dukungan dari 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka adalah Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, PSI, PKB, PAN, PPP, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Gelora.
RK menyatakan, dirinya masih optimistis koalisi besar tersebut akan bertahan sampai pendaftaran meski ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. “Hidup mah harus optimis, ya kita lihat saja tanggal 28,” ucapnya.
“Insyaallah,” kata RK soal kepastian 12 partai yang ada di KIM plus tetap solid hingga pendaftaran di KPU.
RK mengaku sudah mempersiapkan beragam persyaratan administrasi untuk diserahkan ke KPU Jakarta. Ketika ditanya mengenai strategi yang akan dipakai untuk memenangi Pilkada Jakarta, RK mengatakan, belum bisa membeberkan ragam strategi kampanye sebelum melakukan pendaftaran resmi ke KPU.
Mantan Wali Kota Bandung ini berharap mendapatkan lawan yang berkualitas pada Pilkada Jakarta, sehingga perang gagasan dan program kerja akan terjadi dengan sehat.
Dharma-Kun
Bakal pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU dan berhak maju dalam Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen.
Namun, duet Dharma-Kun belakangan terseret kasus dugaan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP). Sejumlah warga DKI Jakarta mengaku NIK KTP mereka dicatut sebagai pendukung pasangan tersebut.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta telah meminta Dharma-Kun agar memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pencatutan KTP.
"Dharma dan Kun sudah dipanggil oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta sebanyak dua kali, tetapi mereka tidak hadir. Hari ini adalah panggilan ketiga. Kami meminta agar mereka bersikap kooperatif," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Benny Sabdo, pada Ahad, 25 Agustus 2024.
Tidak hanya itu, Sentra Gakkumdu Bawaslu juga telah melayangkan panggilan kepada KPU DKI Jakarta soal kasus NIK KTP dicatut untuk dukung pasangan itu. Namun, pihak KPU DKI juga tidak hadir dalam dua panggilan sebelumnya.
"Hari ini kami panggil kembali KPU DKI Jakarta. Kami minta supaya mereka kooperatif," ujar Benny.
Benny menjelaskan bahwa Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta sudah mengumpulkan keterangan dari para pelapor, saksi korban, ahli teknologi informasi (IT), serta ahli hukum pidana pemilihan. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum pencatutan KTP.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengklaim tidak ada kebocoran data di instansinya.
"Kami hanya menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Jakarta. Verifikasi faktual dukungan calon independen sepenuhnya menjadi wewenang KPU DKI Jakarta," kata Budi saat dihubungi Tempo pada hari Jumat, 16 Agustus 2024.
Sejauh ini, belum ada kabar ihwal kapan Dharma-Kun bakal mendaftarkan pencalonannya di Pilkada Jakarta ke KPU.
PDIP-Anies
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum mengumumkan nama bakal pasangan calon untuk maju di Pilkada Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, partainya belum akan mengumumkan calon gubernur untuk Pilkada Jakarta hari ini.
“Jadwalnya untuk Banten, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain tanpa Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jawa Tengah hari ini,” kata Ahok kepada Tempo, Senin, 26 Agustus 2024.
Ahok belum memastikan apakah Jakarta dan sisa provinsi lain akan diumumkan besok.
Rencananya, PDIP akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah gelombang tiga siang ini di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. PDIP sebelumnya disebut-sebut akan mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta.
Kabar PDIP bakal mengusung Anies menguat dalam beberapa hari terakhir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 lalu. Putusan MK ini memberikan peluang PDIP mengusung calon gubernurnya di Jakarta.
Anies disebut akan dipasangkan dengan kader PDIP di Pilgub Jakarta. Nama yang muncul antara lain Rano Karno, Masinton Pasaribu dan Prasetyo Edi Marsudi.
Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, Anies sejak sebelum pengesahan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memang sudah masuk proses penjaringan PDIP.
“Termasuk yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jakarta ke DPP untuk menjadi salah satu opsi calon gubernur Jakarta,” kata Ketua Direktorat Strategi, Visi-Misi dan Narasi Debat PDIP di Pilkada 2024 ini kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2024.
Andreas mengatakan, perubahan PKPU membuka peluang PDIP untuk mengusung Anies. Ia mengatakan, PDIP akan memutuskan calon gubernur definitif dalam beberapa hari ke depan. Namun, ia tidak memastikan tanggal.
“Pendaftaran terakhir tanggal 29 (Agustus 2024). Masih ada cukup waktu,” ujarnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, partainya tetap akan memajukan Anies jika dijegal lewat revisi Undang-Undang Pilkada. Ia menegaskan akan mengawal Anies mendaftar ke KPU dengan landasan hukum Putusan MK.
“Insyaallah ada Anies (Anies Rasyid Baswedan). Jadi, nanti tanggal 27 (Agustus), jika PDIP mencalonkan Pak Anies Baswedan, kami kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kami menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Masinton di Kompleks DPR setelah rapat Badan Legislasi, Rabu, 21 Agustus 2024.
YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | SULTAN ABDURRAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA
Foto 
