Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih fokus dan serius mengendalikan pandemi Covid-19 seiring dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4. Dia juga meminta pemerintah menghindari pola 'asal bapak senang' dalam penanganan pandemi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Juli 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Anggota Komisi Kesehatan DPR ini mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah pemerintah mengenai penanganan pandemi. Pertama, dia meminta pemerintah melakukan testing dan tracing dengan lebih masif. Menurut Netty, penurunan kasus per 25 Juli bukan menunjukkan berhasilnya penanganan pandemi. Sebab, angka testing pun jauh menurun.
Selain itu, Politukus PKS ini mengatakan tingkat tracing Indonesia masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan pelacakan kontak minimal 30 orang dari setiap satu kasus positif. Pada Februari 2021, kata Netty, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memang menargetkan tracing 30 orang per satu kasus.
"Namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM darurat," ujarnya.
Kedua, Netty meminta pemerintah memastikan pasian yang isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh. Ia mewanti-wanti jangan sampai kasus kematian isolasi mandiri terus meningkat akibat kurang pemantauan. Merujuk laporan dari Koalisi Warga Lapor Covid-19, hingga 26 Juli 2021 pukul 09.20 WIB, tercatat 2.670 orang meninggal dalam isolasi mandiri atau di luar fasilitas kesehatan.
Netty juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan fasilitas kesehatan, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator. Menurut dia, pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya secara terus menerus per hari secara nasional melalui saluran yang mudah diakses.
"Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk perlindungan nakes," ujarnya.
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini mengatakan restriksi mobilitas juga harus diimbangi dengan percepatan vaksinasi. Selain memperbanyak sentra vaksinasi, kata Netty, pemerintah harus merespons hoaks dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dan bahasa yang mudah dipahami.
Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM level 4. Ia meminta agar bantuan sosial disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos," kata Netty.
Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM level 4 di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang. Kendati begitu, terjadi pelonggaran secara bertahap untuk sektor ekonomi rakyat seperti pasar tradisional, pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung makan, dan lainnya.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: 4 Kritik DPR Soal Program Bantuan Subsidi Upah Selama PPKM
Foto 
