Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.

30 Oktober 2024 | 19.36 WIB

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Perbesar
Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Pra-sekolah dasar itu sebenarnya membangun kesiapan belajar,” kata Direktur Eksekutif PSPK, Nisa Felicia, saat ditemui di forum diskusi yang digelar PSPK di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kesiapan belajar, menurut Nisa, bukan semata-mata soal membaca, menulis, dan berhitung (calistung), melainkan soal mempersiapkan anak untuk untuk menghadapi lingkungan baru di satuan pendidikan.

Menurut dia, pendidikan prasekolah bisa mempersiapkan anak untuk bertemu orang-orang baru, belajar menerima instruksi dari pihak lain yang bukan orangtua, belajar mengikuti aturan, serta menstimulasi keinginan untuk berpikir.

Sehingga, Nisa menilai, mengembangkan kemampuan calistung tidak seharusnya menjadi tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini. “(Kalau terlalu fokus calistung) akhirnya tidak ada kegiatan bermain yang sebenarnya sangat penting buat anak usia dini,” ujar dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun, terutama pada jenjang PAUD. “Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah, itu akan menjadi perhatian,” ucap Abdul Mu’ti kepada awak media dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus