Publikasi Draf Terganjal Penyuntingan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum juga mempublikasikan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah dianggap menghindari kegaduhan, padahal masyarakat berhak mengkritik isi rancangan undang-undang tersebut.

17 Juni 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Aksi mahasiswa menolak rencana pengesahan RUU KUHP di depan Gedung DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Bali, 2019. Johannes P. Christo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemerintah masih mengedit draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
DPR periode 2014-2019 dan pemerintah sebenarnya telah menyepakati RKUHP dalam pembahasan tingkat pertama.
Dalam rapat Komisi III DPR dan pemerintah pada 25 Mei lalu muncul 14 isu krusial dalam RKUHP.

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum juga mempublikasikan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditunda pengesahannya sejak 2019. Kelompok masyarakat sipil mendesak draf rancangan hukum pidana tersebut dibuka demi transparansi publik.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp

kuhp

ruu-kuhp

rkuhp

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

Edisi 4 Mei 2025