Putusan MK Bukan Membenarkan Pelaksanaan Tes Kebangsaan

JAKARTA – Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil dua pasal yang menjadi dasar pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta-merta menjadikan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparat sipil negara bisa diterima. Dua pasal itu adalah Pasal 69B ayat 1 dan 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.