Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengusulkan peniadaan biaya visa umrah. Ini terkait dengan rencana kedatangan Putra Mahkota Kerjaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, ke Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Karena jemaah yang datang sudah bayar, membeli sesuatu di sana sudah mendatangkan devisa. Menurut saya biaya visa umrah itu ditiadakan," kata Din di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.
Selain biaya, Din juga menyoroti pelaksanaan rekam data biometrik untuk pembuatan visa umrah dan haji yang dilakukan oleh Visa Facilitation Services (VFS) Thaseel, perusahaan penyelenggara pembuatan visa di bawah Kedutaan Besar Arab Saudi. Menurut dia, sistem tersebut sangat membebani jemaah Indonesia yang ingin umrah. "Walaupun niatnya baik untuk bisa mendeteksi niat yang tidak baik. Tapi alangkah baiknya jemaah umrah dimudahkan," ujarnya.
Din menuturkan, Arab Saudi harus mendengar aspirasi Indonesia untuk menjalin persaudaraan dan mitra strategis. Baik Raja maupun Putra Mahkota Arab Saudi yang berkunjung harus melihat Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi, kata Din, yang selama ini dirasakan ialah Arab Saudi mempersepsikan Indonesia sebagai negara kelas dua. "Hal-hal itu menurut saya mau kalau sungguh-sungguh bekerjsama dengan Indonesia sebagai negara muslim," katanya.
Muhammad bin Salman (MBS) awalnya direncanakan tiba di Jakarta pada 19 Februari guna membahas berbagai kerja sama, khususnya ekonomi dan politik. Ini sebagai tindak lanjut dari hal-hal yang telah dicapai dalam pembicaraan dengan Raja Salman bin Abdulaziz yang mengunjungi Indonesia pada awal 2017. Namun, rencana kunjungan itu ditunda hingga waktu yang akan dijadwalkan kembali.
